Alasan DPR Mendesak Jokowi Segera Mengganti Panglima TNI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018 dinilai sangat mendesak. Presiden Joko Widodo diminta segera menentukan nama calon pengganti Gatot.

    Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkapkan alasan kenapa Jokowi harus segera menetapkan calon pengganti Gatot. Menurut TB Hasanuddin Komisi I DPR membutuhkan waktu yang cukup untuk memberikan persetujuan nama calon Panglima TNI yang baru yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo.

    Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Anggota DPR Ini Rekomendasikan Rotasi

    Ini karena jadwal anggota DPR yang pada 13 Desember 2017 akan memasuki masa reses ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing hingga 14 Januari 2018.

    Kemudian, anggota DPR akan masuk pada pertengahan Januari sampai Maret 2018, dan sesudahnya akan reses lagi.

    "Jadi, kalau tidak di masa kerja sekarang, dikhawatirkan tidak cukup waktunya. Bisa-bisa kita punya Panglima TNI dalam status pensiun," ucap TB Hasanuddin dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Kamis 23 November 2017.

    Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta Presiden Jokowi melakukan proses pergantian Panglima TNI bulan ini karena nanti panglima yang baru pada awal Januari mulai bekerja untuk pengamanan pemilu.

    Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Giliran TNI Angkatan Udara?

    "Ada bantuan yang disiapkan oleh Panglima TNI terhadap Polri untuk bantuan pengamanan. Setidaknya harus ada orientasi satu atau dua bulan oleh panglima yang baru nanti dalam meredisposisi pasukan dalam membantu Polri," katanya seraya menambahkan pergantian ini murni untuk kepentingan bangsa dan negara.

    Di tempat yang sama, Direktur Imparsial Al Araf juga meminta Presiden Jokowi segera memroses pergantian Panglima TNI. "Paling cepat akhir bulan ini dan paling lambat awal Desember 2017," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.