Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Yang Ganti Saya Itu Presiden

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sesuai menjadi pembicara dalam seminar antara TNI dan Ikatan Dokter Indonesia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta,  9 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sesuai menjadi pembicara dalam seminar antara TNI dan Ikatan Dokter Indonesia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, 9 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo enggan berbicara soal calon penggantinya. Menurut dia, pergantian Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

    "Kalau pengganti saya itu, saya mau dicopot hari ini, itu presiden. Yang ganti saya itu presiden," kata Gatot di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

    Baca juga: Pengamat Berharap Panglima TNI Dipilih dari Matra Angkatan Udara

    Gatot mengatakan hal tersebut saat ditanya soal calon penggantinya kelak. Ini terkait dengan masa pensiun Gatot yang kian dekat, yakni pada Maret 2018. Sejumlah kalangan berharap pengganti Gatot berasal dari matra Angkatan Udara. Gatot sendiri berasal dari Angkatan Darat, sama seperti pendahulunya, yakni Jenderal (Purn) Moeldoko.

    Gatot Nurmantyo enggan berbicara lebih jauh soal kemungkinan asal matra Panglima TNI berikutnya. "Saya tidak punya kewenangan bicara apa pun juga," ujar Gatot.

    Baca juga: Gatot Nurmantyo Akan Pensiun, Jokowi Diminta Segera Cari Gantinya

    Harapan agar Panglima TNI berasal dari AU, di antaranya disuarakan Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin. Alasannya AU berhak mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki kursi panglima. "Tapi kembali lagi, itu hak prerogatif presiden," kata Hasanuddin, seperti dimuat Koran Tempo, Kamis, 16 November.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.