Setya Novanto Kirim Surat ke DPR Minta Tidak Dilengserkan

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 21 November 2017. KPK resmi mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Setya yang saat itu tengah dirawat karena kecelakaan di RSCM. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pucuk surat yang diduga ditulis Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto viral di media sosial. Satu surat ditujukan untuk DPP Golkar dan satu lainnya dikirimkan untuk pimpinan DPR

Dalam surat tersebut ia meminta DPP Golkar dan pimpinan DPR tidak membahas tentang pemberhentian dirinya baik sebagai ketua umum Golkar ataupun Ketua DPR.

Sejumlah petinggi partai Golkar mengaku belum menerima surat tersebut. "Saya belum lihat suratnya," kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Baca juga: Rapat Pleno Golkar Bahas Nasib Setya Novanto Berlangsung Alot

English version: Setya Novanto Pleads Not to Be Ousted by DPR

Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah justru membenarkan surat yang dikirimkan ke DPR. "Tadi, dikirim lawyer-nya," kata dia lewat pesan singkat pada Tempo.

Fahri Hamzah menjelaskan surat itu memberikan informasi bahwa Setya Novanto selaku ketua umum Golkar mengambil keputusan untuk menunda proses pergantian ketua DPR sampai proses hukum yang melilitnya terselesaikan.

"Karena beliau sebagai ketum (Golkar) yang sah, maka tentu sesuai UU MD3 (Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) tidak akan ada surat dari DPP partai Golkar yang mengusulkan pergantian pimpinan," ucapnya.

Dengan kata lain, kata Fahri Hamzah, fraksi Golkar selaku perpanjangan tangan partai di DPR tidak akan mengusulkan pergantian pimpinan. Pasalnya tanpa mandat Setya Novanto selaku ketua umum, fraksi Golkar tidak bisa mengajukan pergantian pimpinan DPR.

Baca juga: Jawaban Istana Soal Setya Novanto Dua Kali Bertemu Jokowi

"Karena syarat perubahan pimpinan DPR dalam UU MD3 menyatakan adanya tanda tangan ketum dan sekjen yang asli. Bukan pelaksana tugas atau pengganti," tuturnya.

Surat Setya Novanto tersebut ditulis dengan tulisan tangan dan tanpa kop surat. Surat tertanggal 21 November 2017 ini hanya dilengkapi dengan tanda tangan Setya Novanto di atas materai Rp 6.000.






Hakeem Jeffries, Laki-laki Kulit Hitam Pertama yang Jadi Ketua DPR Amerika dari Partai Demokrat

4 hari lalu

Hakeem Jeffries, Laki-laki Kulit Hitam Pertama yang Jadi Ketua DPR Amerika dari Partai Demokrat

Hakeem Jeffries mencetak sejarah karena menjadi laki-laki kulit hitam pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat


Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

11 hari lalu

Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengumumkan calon Panglima TNI pada Senin, 28 November 2022.


Puan Maharani Umumkan Calon Panglima TNI Pengganti Andika Perkasa Senin Pekan Depan

12 hari lalu

Puan Maharani Umumkan Calon Panglima TNI Pengganti Andika Perkasa Senin Pekan Depan

Nama calon pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan diumumkan oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Senin pekan depan.


Alasan Muhaimin Iskandar Setuju Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

16 hari lalu

Alasan Muhaimin Iskandar Setuju Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Muhaimin Iskandar setuju masa jabatan kepala desa selama 9 tahun dalam satu periode atau 18 tahun untuk dua periode. Begini alasannya.


Puan Maharani Dedikasikan Gelar Doktor Honoris Causa dari PKNU Korsel untuk Perempuan Indonesia

28 hari lalu

Puan Maharani Dedikasikan Gelar Doktor Honoris Causa dari PKNU Korsel untuk Perempuan Indonesia

Pengukuhan Puan Maharani sebagai Doktor Honoris Causa digelar di College Theatre PKNU, Busan.


Puan Maharani Sampaikan Duka atas Tragedi Halloween Itaewon

35 hari lalu

Puan Maharani Sampaikan Duka atas Tragedi Halloween Itaewon

Terdapat 154 korban meninggal dunia dan 76 orang terluka dalam pesta perayaan Halloween yang berujung malapetaka di Itaewon pada tanggal 29 Oktober.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

5 Oktober 2022

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

26 September 2022

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

14 September 2022

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

13 September 2022

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.