Istana: Belum Ada Permintaan Setya Novanto untuk Bertemu Presiden

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • uru Bicara Presiden Johan Budi mengunjungi Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, 11 April 2017. Tempo/Vindry Florentin

    uru Bicara Presiden Johan Budi mengunjungi Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, 11 April 2017. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo merespon kabar Ketua DPR Setya Novanto meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo perihal kasusnya. Menurut Johan, sama sekali belum ada permintaan resmi dari Setya Novanto.

    "Sampai saat ini belum ada surat atau apapun namanya sampai ke Presiden Joko Widodo," ujar Johan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 16 November 2017.

    Baca juga: Fahri: Status Hukum Setya Tak Berdampak terhadap Pimpinan DPR

    KPK telah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Namun Ketua Umum Partai Golkar itu mangkir dari pemeriksaannya sebagai tersangka pada Rabu, 15 November 2017. KPK pun berupaya menjemput paksa Setya Novanto di rumahnya. Namun hingga dini hari penyidik KPK tak menemukan Setya Novanto.

    Hingga kini belum diketahui keberadaan Setya Novanto. Beredar kabar, Setya Novanto akan meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi terkait kasus yang menjeratnya.

    Johan mengatakan, Setya Novanto sah sah saja meminta waktu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Setiap orang, kata ia, berhak bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

    Walau begitu, bertemu atau tidak, Johan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan ikut campur dengan perkara Setya Novanto. Dengan kata lain, tidak akan ada bantuan.

    Baca juga: Idrus Marham Yakin Setya Novanto Bakal Menyerahkan Diri

    "Presiden sudah menyampaikan bahwa ikuti saja aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. KPK itu lembaga independen yang tidak bisa dintervensi dan tdak mau dintervensi," ujarnya mengakhiri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.