Indonesia Dorong Pembentukan Komisi HAM Asia-Pasifik

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dibanding wilayah-wilayah yang lain di dunia, Indonesia menilai Asia Pasifik mengalami ketertinggalan dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu terlibat dari belum adanya institusi penegakan HAM di tingkat regional ini. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajudha menyatakan hal itu saat membuka Lokakarya ke-14 Kerjasama Kawasan Asia-Pasifik untuk Pemajuan dan Perlindungan HAM, Selasa (10/7). ?Kita prihatin karena belum memiliki mekanisme kerja bersama,? sebutnya dalam sambutan yang dibacakan Dirjen Multilateral Deplu RI Rezlan Ishar Jenie. Hassan lalu mencontohkan Eropa yang sudah memiliki European Court of Human Right, Afrika dengan African Commision on Human and People?s Right, kawasan Amerika dengan Inter American Commision on Human Right and Their Cour of Human Right. Dia yakin jika terdapat keinginan politik maka lembaga itu akan dapat diwujudkan. Sementara itu Menlu menilai, masalah HAM saat ini telah mengalami pergeseran. Pada dekade 1980-1990, HAM identik dengan hak-hak pribadi dan politik seperti terlihat dalam isu kebebasan berbicara dan berserikat. Pandangan terhadap HAM sangat dipengaruhi oleh tradisi demokrasi liberal di negara-negara barat. Tetapi kemudian, negara berkembang melihat HAM dari perspektif sosial ekonomi dan kebudayaan. Dari situ terlihat masalah kemiskinan merupakan bagian dari masalah HAM. ?Adalah hal yang ironis karena saat ini masih terdapat jutaan orang yang di dunia yang hidup dengan penghasilan dibawa $US 1 dolar perhari,? sebutnya. Lokakarya itu sendiri merupakan kegiatan yang sudah ke-14 kalinya dilakukan oleh Kantor Komisaris Tinggi HAM (KTHAM-PBB) di Jenewa. Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Lokakarya yang kedua pada tahun 1993. Lokakarya akan membahas tema utama Human Rights and Extreme Poverty. Lokakarya dibuka Menlu RI dan Ms. Louise Arbour dari KTHAM. Adapun pesertanya adalah wakil pemerintah, Komnas, dan LSM dari sekitar 30 negara di kawasan Asia-Pasifik. Wakil dari badan-badan khusus, organisasi antar pemerintah, organisasi antar-pemerintah regional, serta Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia-Pasifik juga akan diundang sebagai peninjau. Rofiqi Hasan