Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri: Sistem e-Katalog e-KTP Dapat Tekan Harga Blangko

image-gnews
Paket kiriman blangko e-KTP untuk kabupaten brebes dari pemerintah pusat. TEMPO/Muhammad Irsyam Faiz
Paket kiriman blangko e-KTP untuk kabupaten brebes dari pemerintah pusat. TEMPO/Muhammad Irsyam Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Dalam Negeri menyatakan ada penurunan harga blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) melalui sistem pengadaan e-katalog sektoral yang baru diterapkan. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan harga blangko turun hingga Rp9.000-an per blangko.

Harga blangko itu pernah dilelang di angka Rp11 ribu. “Lalu turun Rp10 ribu, dan turun lagi menjadi Rp9.547," kata Zudan di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa, 14 November 2017.

Baca: Menjelang Pilkada Serentak, Pemerintah Segera Rampungkan E-KTP ...

Kemendagri bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menandatangani kontrak katalog pengadaan blangko e-KTP melalui mekanisme katalog elektronik sektoral dengan tiga perusahaan penyedia. Ketiga perusahaan itu adalah PT Pura Barutama, PT Trisakti Mustika Graphika, dan PT Jasuindo Tiga Perkasa.

Menurut Zudan, penurunan harga blangko dapat terus terjadi seiring dengan turunnya biaya investasi setiap tahunnya. Selain itu, harga akan dipengaruhi banyaknya blangko yang dibeli setiap pemesanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, pengadaan blangko e-KTP dilakukan melalui sistem lelang. Zudan mengatakan sistem lelang tak lagi digunakan sebab banyak kendala yang dihadapi dalam prosesnya.

Baca juga: Mendagri Tjahjo Kumolo Targetkan Perekaman E-KTP Rampung ...

"Kalau lelang umum kan langsung Rp15 juta (sekali pesan). Ini lebih fleksibel pengadaannya. Kapan butuh, kami beli," ujarnya.

Hingga akhir tahun ini, Kemendagri masih memerlukan sekitar 6,75 juta lembar blangko e-KTP. Sedangkan target dan kebutuhan untuk tahun depan, kata Zudan, mencapai 16 juta lembar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

10 Mei 2019

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. Ganjar Pranowo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. ANTARA
KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Ganjar Pranowo mengatakan terdapat sekitar 100 kabupaten yang harus mencetak e-KTP sehingga dibutuhkan penambahan anggaran.


17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

6 Juni 2018

Petugas memeriksa e-KTP yang sudah tercetak pada acara Nusantara Expo 2017 di TMII, Jakarta, 20 Oktober 2017. Dalam kegiatan ini, warga yang memiliki KTP rusak, hilang blanko, atau KTP hilang, dapat langsung memiliki e-KTP dengan membawa sejumlah persyaratan. Tempo/Fakhri Hermansyah
17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

Sudah dua bulan, 17 ribu warga Kota Bogor pemohon kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belum menerima kartu identitasnya itu meski sudah PRR.


Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

14 April 2018

Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken. TEMPO/Maria Rita Hasugian
Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

Salah satu sebab tingginya jumlah pemilih yang belum punya e-KTP adalah adanya anggapan merekam e-KTP bertentangan dengan kepercayaan.


Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

4 April 2018

Petugas Disdukcapi melakukan perekaman warga penyandang disabilitas, di rumah warga di Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Bandung, 2 April 2018. TEMPO/Prima Mulia
Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

Presiden Jokowi juga meminta agar Kemendagri melakukan metode jemput bola untuk perekaman e-KTP bagi warga di daerah terpencil.


Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

28 Maret 2018

Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo bersaksi untuk terdakwa e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 22 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana
Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

Anang Sugiana adalah Direktur Utama PT Quadra Solution, salah satu anggota konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP.


ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

24 Maret 2018

Emerson Yuntho. ANTARA/Jessica Helena Wuysang
ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

ICW mendorong KPK untuk memeriksa nama-nama yang disebutkan menerima aliran dana e-KTP.


Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

24 Maret 2018

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersiap memimpin rapat untuk membahas soal kesiapan perluasan bantuan pangan non tunai (BPNT) 2018 di Kementerian PMK, Jakarta, 20 Maret 2018. Puan Maharani dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK  pada Selasa (20/03) mengatakan penyaluran BPNT juga sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan
Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

Puan Maharani menjelaskan selama bertugas di DPR dirinya tidak pernah ikut terlibat dalam pembahasan proyek e-KTP.


6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

23 Maret 2018

Warga antre untuk melakukan perekaman data KTP elektronik di Kantor Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 3 September 2016. Pemerintah memberikan tenggat bagi warga untuk merekam data KTP elektronik hingga 30 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

Atasi pemilih tak punya E-KTP, Bawaslu buka posko.


900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP

19 Maret 2018

Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo
900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat Abas Bashari mengatakan jumlah warga yang belum merekam E-KTP sebanyak 900 ribu.


Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

5 Maret 2018

Terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 22 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana
Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

Setya Novanto juga membantah keponakannya menjadi perantara uang proyek e-KTP untuknya, seperti sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).