Kasus Penyanderaan di Papua, Wiranto Minta Ditangani Persuasif

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menyampaikan bahwa dirinya sudah mendapatkan laporan situasi penyanderaan masyarakat sipil di Papua. Ia pun telah meminta Kepolisian RI untuk mendalami lebih lanjut situasi terkini di sana dan mencoba menyelesaikannya secara persuasif.

    "Kami sudah minta Kapolda Papua, Pangdam Papua untuk segera melakukan langkah-langkah persuasif dulu," ujar Wiranto saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 9 November 2017.

    Baca: TNI dan Polri Operasi Bersama Kejar Pelaku Penembakan di Papua

    Kelompok bersenjata asal Papua dikabarkan menyandera sekitar 1.300 orang di Desa Kimbely dan Banti, Mimika. Menurut keterangan polisi, 1.300 orang itu masih diperbolehkan beraktivitas, namun diancam agar tidak mencoba meninggalkan kampung mereka. Beberapa warga bahkan dikabarkan mengalami ancaman atau bahkan serangan fisik.

    Sejauh ini, kepolisian meyakini bahwa kelompok bersenjata itu juga terlibat dalam penembakan anggota Brimob di Tembagapura, Papua, beberapa pekan lalu. Karena itu, pihak kepolisian mencoba menyelesaikan situasi di Timika secara cepat dan seaman mungkin.

    Wiranto menjelaskan, saat ini lebih diutamakan langkah persuasif karena tak ingin situasi di lokasi kejadian makin parah. Selain itu, ia ingin lebih dulu menyadarkan kelompok bersenjata itu bahwa lokalisir ataupun penyanderaan adalah pelanggaran hukum.

    Baca: Kapolda: Geografis Papua Untungkan Kelompok Bersenjata

    "Negara tidak mentolerir tindakan seperti itu (penyanderaan), tapi juga jangan sampai kami memancing situasi yang tidak diiinginkan. Selesaikan dengan musyawarah, jangan serang-menyerang, jangan tuduh-menuduh, jangan timbulkan konflik lain," ujar Wiranto.

    Ditanya apa langkah selanjutnya akan akan dilakukan terkait penyanderaan itu, Wiranto enggan menjawab. Ia mengatakan bahwa hal itu belum bisa dipublikasikan.

    "Langkah-langkah terbaik apa, sudah ada konsepnya. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kapolda dan Pangdam Jaya di sana," ujar Wiranto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.