KPK Periksa 4 Saksi untuk Tersangka Syafruddin Temenggung

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah melakukan jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 2 Juni 2017. KPK menetapkan anggota DPR fraksi partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka atas kasus merintangi penyidikan pada kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah melakukan jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 2 Juni 2017. KPK menetapkan anggota DPR fraksi partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka atas kasus merintangi penyidikan pada kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa sejumlah saksi dalam kasus korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004. Dua pengacara dan dua mantan pimpinan perusahaan sekuritas diperiksa pada hari ini.

    "Untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 November 2017.

    Empat saksi yang diperiksa KPK adalah dua pengacara, Ivan Almaida Baely dan
    Firmansyah, serta dua mantan direktur perusahaan sekuritas, yakni mantan Direktur Pelaksana PT Danareksa, Rudy Suparman, dan mantan Direktur Utama PT Bahana Sekuritas, Rinaldi Firmansyah.

    Baca juga: Korupsi BLBI, KPK Panggil Kembali Sjamsul Nursalim dan Istrinya  

    Pada 25 April 2017, KPK telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun menyimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI yang kala itu dimiliki Sjamsul Nursalim.

    SKL tetap diterbitkan Syafruddin walaupun BDNI belum menyelesaikan kewajiban secara keseluruhan. Kewajiban yang dimaksud adalah penyerahan aset oleh BDNI sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BPPN.

    Berdasarkan laporan audit dari BPK pada 10 Oktober 2017, KPK mengumumkan kerugian negara dalam kasus ini menjadi Rp 4,58 triliun. Angka tersebut meningkat dari laporan semula saat penetapan Syafruddin sebagai tersangka, yaitu Rp 3,7 triliun.

    Baca juga: Perdana, KPK Periksa Syafruddin Temenggung sebagai Tersangka BLBI

    Setelah penetapan Syafruddin sebagai tersangka, KPK saat ini tengah mendalami keterlibatan Sjamsul Nursalim dan pihak-pihak lain yang juga mendapat SKL BLBI tapi masih memiliki kewajiban penyerahan aset kepada negara.

    Sjamsul terakhir kali dipanggil untuk diperiksa menjadi saksi pada 6 November 2017. Dengan demikian, ia sudah tiga kali mangkir dari pemeriksaan.

    Sjamsul saat ini dikabarkan masih berada di Singapura. Meski KPK telah berkoordinasi dengan otoritas di Singapura untuk pemanggilan, upaya mendatangkan Sjamsul ke gedung lembaga antirasuah tak kunjung berhasil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.