Praperadilan BLBI, KPK Setorkan 117 Bukti  

Reporter

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan tentang penetapan tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI di Gedung KPK, Jakarta, 25 April 2017. KPK menetapkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Syafruddin Arsyad Tumenggung. Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menuturkan persidangan ketiga praperadilan berlangsung hari ini, Kamis, 27 Juli 2017. Pada sidang kali ini, KPK telah mengajukan sekitar 117 bukti yang terdiri atas surat-menyurat BPPN, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian Keuangan. 

Baca: Kasus BLBI, Eks Menteri BUMN Laksamana Sukardi Ditanya Soal MSAA

"Dokumen-dokumen itu terkait dengan perjanjian. Sedangkan dokumen lain terkait dengan SKL BLBI, BAPK, dan SP3 Kejaksaan Agung," kata Febri di kantor KPK, Kamis, 27 Juli 2017. 

Besok Jumat, 28 Juli 2017, KPK berencana menghadirkan satu ahli pidana. KPK berencana menghadirkan tiga ahli hingga akhir sidang nanti. "Kami harap dapat didengar secara seimbang oleh hakim," ujarnya.
 
Febri optimistis lembaganya bakal memenangkan praperadilan ini. Sebab, penyidikan sudah dilakukan berdasarkan dua alat bukti.

Simak: Kasus BLBI, KPK Periksa Bekas Wakil Ketua BPPN Maulana Ibrahim

"Materi penyidikan berbeda dengan penyidikan yang pernah dilakukan Kejaksaan Agung," ucapnya. Ia mengatakan salah satu argumentasi Syafruddin adalah obyek kasus yang ditangani KPK sama dengan yang pernah ditangani Kejaksaan Agung sehingga ne bis in idem.
 
KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka karena diduga menerbitkan SKL BLBI pada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Padahal BDNI ditengarai baru melunasi utang Rp 1,1 triliun dari total Rp 4,8 triliun yang harus dibayarkan.
 
Sebelumnya, kasus BLBI sempat ditangani Kejaksaan Agung. Namun di tengah jalan Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) karena tak bisa membuktikan adanya kerugian negara.
 
MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

6 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

13 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

14 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

14 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

16 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

17 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

20 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

21 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

21 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif