Gedung Baru DPR, Ini Hasil Kajian Sementara Kementerian PU

Reporter:
Editor:

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Usul Proyek Gedung DPR Kembali Menguat

    Usul Proyek Gedung DPR Kembali Menguat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan pihaknya segera merampungkan hasil kajiannya terkait rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (gedung baru DPR). Dari kesimpulan awal, Kementerian PU tidak menemukan masalah dari aspek keamanan namun memberikan sejumlah catatan terkait keselamatan dan kenyamanan.

    Danis menuturkan pihaknya sudah selesai mengecek, mengukur dan mengumpulkan sampel material dari gedung Nusantrara I DPR RI. Saat ini tim dari Kementerian PU sedang mengolah data tersebut. “Minggu depan sudah selesai mengolah datanya, tinggal dirapihkan,” katanya saat dihubungi, Jumat, 3 November 2017.

    Baca: Gedung Baru DPR, PU Rampungkan Penilaian November

    Dari kesimpulan awal, kata dia, tidak ada yang salah dari gedung yang memiliki 24 lantai itu bila dilihat dari aspek keamanan. Konstruksi gedung yang disebut-sebut miring tidak ditemukan. “Dari berbagai sudut kami ukur tegak,” tuturnya. “Sementara sih secara struktur kondisi bangunan itu aman memenuhi aspek keamanan.”

    Namun, jika menilik aspek keselamatan, Kementerian PUPR menemukan ada sejumlah fasilitas yang tidak memenuhi persyaratan. “Seperti lift yang kurang memenuhi persyaratan, ada yang rusak, lalu tangga darurat yang penuh dengan barang-barang,” kata dia.

    Bila kondisi ini dibiarkan, maka akan membahayakan penghuni di dalamnya andai sewaktu-waktu terjadi bencana. Terlebih jumlah pengunjung DPR RI perhari mencapai lebih dari 4 ribu orang. “Kami simulasikan kalau jumlah 4 ribu orang itu, lalu kalau misal terjadi kebakaran bagaimana?” katanya.

    Baca juga: PDIP Minta Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR Ditinjau Ulang

    Begitupun soal kenyamanan. Danis menuturkan Gedung DPR RI dinilai melebihi kapasitasnya. Bahkan luas ruang kerja anggota DPR jauh dari standar minimal yang ditentukan. “Jadi sangat tidak nyaman,” ujarnya.

    Menurut dia, Kementerian PUPR akan menindaklanjuti temuan ini dan membahasnya bersama sejumlah pakar sebelum memutuskan apakah perlu gedung baru DPR atau cukup renovasi saja. “Harus saya itung berapa-berapanya ini. Kalaupun misal direnovasi, apakah akan menambah luas. Ini masih laporan pendahuluan,” kata Danis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.