Berikut Poin-poin Revisi UU Ormas yang Diajukan Partai Demokrat

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers terkait usulan Partai Demokrat terhadap revisi Perppu Ormas di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, 30 Oktober 2017. Tempo/Dias Prasongko

    Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers terkait usulan Partai Demokrat terhadap revisi Perppu Ormas di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, 30 Oktober 2017. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan partainya akan memberikan naskah akademis mengenai Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah disahkan menjadi undang-undang. Naskah akademis itu nantinya akan berisi usul terhadap revisi Undang-Undang Ormas (UU Ormas) yang sebelumnya telah disahkan dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa, 24 Oktober 2017.

    "Akan kami serahkan kepada negara, dalam hal ini pemerintah, yakni Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM, termasuk DPR. Kalau bsia hari ini, kalau sudah siap, paling lambat besok," kata Yudhoyono dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2017.

    Baca: Mengapa SBY Akhirnya Ajukan Revisi UU Ormas

    Partai Demokrat merupakan salah satu dari tiga partai yang menerima Perpu Ormas untuk ditetapkan menjadi undang-undang dengan syarat ada revisi dalam aturan baru tersebut. Sikap serupa juga diambil Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hanura, dan NasDem menerima tanpa syarat. Sisanya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional, menolak perpu tersebut menjadi undang-undang.

    Baca juga: Tjahjo Kumolo Menjamin Pemerintah Akan Merevisi UU Ormas

    Berikut ini sejumlah poin revisi yang diajukan:
    1. Pemerintah tidak boleh menganggap sebuah ormas bertentangan dengan Pancasila karena alasan politis dan bukan berdasarkan hukum.
    2. Hukuman harus diberikan secara adil dan tidak boleh melampaui batas.
    3. Negara bisa membekukan ormas bila situasi sudah genting dan memaksa. Sedangkan pembubaran permanen harus tetap melalui proses hukum yang akuntabel.

    DIAS PRASONGKO | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.