FPI Dilarang, Pakar Hukum Kritik UU Ormas yang Khas Orde Baru

Reporter

Sejumlah atribut Front Pembela Islam (FPI) dan baliho bergambar Rizieq Shihab dibawa setelah dicopot dari kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan keputusan bersama enam menteri/kepala lembaga tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), memang memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum FPI dilarang yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas.

Namun, kata Feri, UU Ormas ini dinilai bermasalah sejak awal. UU tersebut dibentuk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo. Perpu tersebut dulu banyak dikritik, namun tetap disahkan sebagai undang-undang.

"UU tersebut menghapus mekanisme pembubaran ormas melalui peradilan yang sesungguhnya diatur dalam UU Ormas lama. UU Ormas baru yang dibentuk dari Perpu Presiden Jokowi ini bermasalah," ujar Feri saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Desember 2020.

Adapun Pasal 59 UU Ormas mengatur sejumlah ketentuan mengenai syarat sebuah ormas dilarang. Selanjutnya, Pasal 60 mengatur bahwa Ormas yang melanggar ketentuan dapat dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Pasal 61 lebih lanjut mengatur, sanksi administratif terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

UU Ormas tersebut, ujar Feri, bertentangan dengan semangat reformasi yang termaktub dalam UUD 1945 yang melindungi kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dalam bentuk lisan dan tulisan. "Gaya pembubaran ormas seperti ini khas Orde Baru. Presiden Gus Dur menentang betul cara-cara pembubaran ormas seperti ini," ujar Feri.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Iintelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220-4780 tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII 2020, nomor 320 tahun 2020, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam, terbit hari ini.

Dalam pertimbangannya, setidaknya ada tujuh alasan pemerintah melarang FPI beraktivitas. Di antaranya, isi anggaran dasar FPI dinilai bertentangan dengan peraturan tentang Ormas. Selain itu, masa berlaku Surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sebagai Ormas telah habis pada 20 Juni 2019 lalu.

Alasan lain yang digunakan, pemerintah menyebut pengurus dan anggota FPI ataupun yang pernah bergabung dengan anggota FPI, kerap terlibat pidana bahkan aksi terorisme. FPI juga disebut kerap melakukan sweeping atau razia, jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum. Padahal, hal tersebut merupakan tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

DEWI NURITA






Massa Aksi Bela Rakyat Mau Terobos Barikade Menuju Istana, Polisi Kumandangkan Azan Magrib

11 hari lalu

Massa Aksi Bela Rakyat Mau Terobos Barikade Menuju Istana, Polisi Kumandangkan Azan Magrib

Massa Aksi Bela Rakyat yang menolak kenaikan harga BBM hendak menerobos barikade untuk menuju ke Istana.


Narasi Hiruk-pikuk 30 September 1965 di Novel The Year of Living Dangerously

11 hari lalu

Narasi Hiruk-pikuk 30 September 1965 di Novel The Year of Living Dangerously

Indonesia punya kisah pilu selalu disebut di 30 September. Penulis Christopher Koch menulisnya sebagai latar novel The Year of Living Dangerously.


Emak-emak Gabung Aksi Bela Rakyat Tolak Harga BBM Naik: Uang Dapur Ditekan untuk Pos Lain

11 hari lalu

Emak-emak Gabung Aksi Bela Rakyat Tolak Harga BBM Naik: Uang Dapur Ditekan untuk Pos Lain

Sekelompok emak-emak gabung Aksi Bela Rakyat menolak kenaikan harga BBM. Mereka datang sambil membawa alat masak.


FPI dan PA 212 Gelar Aksi Bela Rakyat di Patung Kuda Tolak Kenaikan Harga BBM

11 hari lalu

FPI dan PA 212 Gelar Aksi Bela Rakyat di Patung Kuda Tolak Kenaikan Harga BBM

FPI dan PA 212 menggelar Aksi Bela Rakyat di Patung Kuda menolak kenaikan harga BBM. Mereka juga menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok.


123 Tahun Daud Beureueh: Pejuang Kemerdekaan yang Memberontak

17 hari lalu

123 Tahun Daud Beureueh: Pejuang Kemerdekaan yang Memberontak

Daud Beureueh seorang pejuang kemerdekaan yang kemudian melakukan pemberontakan karena tak puas dengan kinerja Presiden Soekarno.


Deretan Pertimbangan Hakim Vonis Lepas Penembakan Laskar FPI

19 hari lalu

Deretan Pertimbangan Hakim Vonis Lepas Penembakan Laskar FPI

Dua polisi penembak laskar Front Pembela Islam (FPI), Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella, divonis lepas oleh majelis hakim P .


Lika-liku Kronologi Peristiwa KM 50: Kejar-kejaran hingga Vonis Bebas Terdakwa

19 hari lalu

Lika-liku Kronologi Peristiwa KM 50: Kejar-kejaran hingga Vonis Bebas Terdakwa

Sebelum dinyatakan tewas, 6 anggota FPI diduga sempat terlibat kejar-kejaran dengan pihak kepolisian dalam peristiwa Kilometer 50 atau KM 50.


Sempat Ditangani Ferdy Sambo, Ini Kesamaan Kasus KM 50 dan Brigadir J

19 hari lalu

Sempat Ditangani Ferdy Sambo, Ini Kesamaan Kasus KM 50 dan Brigadir J

Kasus Brigadir J dan KM 50 yang pernah ditangani Ferdy Sambo dinilai memiliki kesamaan berupa rekayasa baku tembak oleh aparat kepolisian.


Tempo Tayangkan Film Dokumenter Kilometer 50, Ini 3 Fakta Seputar Peristiwa KM 50

19 hari lalu

Tempo Tayangkan Film Dokumenter Kilometer 50, Ini 3 Fakta Seputar Peristiwa KM 50

Tempo meluncurkan film dokumenter Kilometer 50 tentang penembakan 6 anggota FPI oleh aparat kepolisian. Berikut 3 fakta peristiwa tersebut.


Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

20 hari lalu

Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

Film dokumenter Kilometer 50 mengangkat peristiwa penembakan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Menguak cerita lain.