Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengacara Benarkan Fahd Teken Surat Minta Nusron Wahid Dipecat

image-gnews
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kitab suci Alquran dan pengadaan laboratorium komputer MTS, Fahd El Fouz, hadiri sidang pembacaan putusan dirinya, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 28 September 2017. Fahd El Fouz divonis empat tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kitab suci Alquran dan pengadaan laboratorium komputer MTS, Fahd El Fouz, hadiri sidang pembacaan putusan dirinya, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 28 September 2017. Fahd El Fouz divonis empat tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beredar surat permintaan dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang isinya meminta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mencopot atau menonaktifkan Nusron Wahid sebagai Ketua Pemenang Pemilu Indonesia. Surat itu ditandatangani Ketua AMPG Fahd El Fouz A. Rafiq dan Wakil Sekretaris Jenderal AMPG Safrin Yusuf.

Pengacara Fahd, Robi Anugrah Marpaung, membenarkan surat tersebut ditandatangani kliennya. "Surat itu benar," ujarnya melalui pesan pendek kepada Tempo di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.

Baca: Nusron Wahid Ungkap Penyebab Kader Golkar Terseret Korupsi

Dalam surat bernomor PB303/PP/AMPG/IX/2017 yang diterbitkan di Jakarta, 23 Oktober 2017, itu, Nusron dinyatakan telah melakukan perlawanan terhadap apa yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Salah satunya ketika Nusron mengkritik hasil revitalisasi kepengurusan DPP Golkar.

Pada Selasa, 3 Oktober 2017, DPP Golkar resmi mencopot Yorrys Raweyai dari jabatan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yorrys kemudian digantikan Letnan Jenderal (purnawirawan) Eko Wiratmoko.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam surat itu, Fahd juga mengusulkan Setya Novanto mengangkat Bambang Soesatyo, yang sekarang menjabat Ketua Komisi III DPR, sebagai pengganti Nusron.

Baca: Terdakwa Korupsi Al Quran Fahd El Fouz Divonis 4 Tahun Penjara

Keberadaan surat yang diteken langsung oleh Fahd memang ganjil. Sebab, saat ini Ketua AMPG itu tengah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, karena kasus korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama. Fahd dieksekusi ke lapas tersebut pada Kamis, 19 Oktober 2017, setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepadanya 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Meski membenarkan ihwal surat itu, pengacara Fahd El Fouz mengaku tidak tahu proses penandatanganan surat tersebut. "Saya tidak mengetahui prosesnya," kata Robi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: OJK Beberkan Utang Sritex ke 27 Kreditur dan Tiga Multifinance Rp 14,64 Triliun, Mengapa Kemenkeu Merasa Perlu Klarifikasi soal Maung?

3 hari lalu

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Terkini: OJK Beberkan Utang Sritex ke 27 Kreditur dan Tiga Multifinance Rp 14,64 Triliun, Mengapa Kemenkeu Merasa Perlu Klarifikasi soal Maung?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan jumlah utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun.


Temui Jaksa Agung Bahas Langkah Strategis, Nusron Wahid: Zero Toleransi bagi Mafia Tanah

3 hari lalu

Ketua Pansus Hak Angket Haji Nusron Wahid saat mengikuti rapat perdana Pansus Haji di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. DPR RI menggelar rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji dan menetapkan Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Haji, serta Wakil Ketua Diah Pitaloka (PDIP), Marwan Dasopang (PKB), dan Ledia Hanifa (PKB). TEMPO/M Taufan Rengganis
Temui Jaksa Agung Bahas Langkah Strategis, Nusron Wahid: Zero Toleransi bagi Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertandang ke Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024.


Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

4 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

Nusron Wahid menyebutkan status lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak bermasalah atau dalam sengketa.


Nusron Wahid Bicara Mafia Tanah: Selama Menghirup Udara, Selama Itu Mereka Ada

4 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Nusron Wahid Bicara Mafia Tanah: Selama Menghirup Udara, Selama Itu Mereka Ada

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan eksistensi mafia tanah akan selalu ada.


Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

4 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

Pemerintahan Prabowo menghadapi masalah sawit mulai dari isu deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak Rp300 triliun dan 500 perusahaan tanpa HGU.


Prabowo Panggil Nusron Wahid ke Istana, Bahas Apa?

5 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Panggil Nusron Wahid ke Istana, Bahas Apa?

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta.


Nusron Wahid: Ada 537 Perusahaan Sawit tanpa HGU dan Kuasai 2,5 Juta Hektar

5 hari lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Oktober 2017. Tempo/Budiarti Utami Putri
Nusron Wahid: Ada 537 Perusahaan Sawit tanpa HGU dan Kuasai 2,5 Juta Hektar

Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU. Dari jumlah itu, ada sekitar 2,5 juta hektar lahan.


Deretan Produk PT Pindad, Senjata hingga Mobil Maung

5 hari lalu

Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama dengan dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan meliputi body dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap munisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193, kaca antipeluru level B5/B6, serta dilengkapi ban berukuran R21 dengan tipe Run Flat Tyre (RFT) yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Dok.Pindad
Deretan Produk PT Pindad, Senjata hingga Mobil Maung

PT Pindad salah satu perusahaan BUMN dengan produk salah satunya persenjataan, yang digunakan oleh TNI dan Polri


Kementerian ATR Akan Tertibkan 537 Perusahaan Pemegang Izin tanpa HGU

5 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kanan) dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut membahas rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kementerian ATR Akan Tertibkan 537 Perusahaan Pemegang Izin tanpa HGU

Kementerian ATR/BPR mencatat 537 perusahaan sawit mempunyai izin tapi tidak memiliki HGU. Total area perkebunan itu mencapai 2,5 juta hektare.


Kata Para Menteri Soal Prabowo Ingin Ganti Mobil Dinas Pejabat dengan Maung

5 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Kata Para Menteri Soal Prabowo Ingin Ganti Mobil Dinas Pejabat dengan Maung

Sakti Wahyu Trenggono menuturkan Prabowo ingin menggunakan mobil Maung sejak menjabat Menteri Pertahanan.