Cerita Busyro Soal Pramrih Cukong Politik di Tiap Pilkada

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas bertatap muka dengan awak media untuk berpamitan pada hari terakhir masa jabatannya di Gedung KPK, DPR menyatakan belum dapat menemukan pengganti Busyro, 16 Desember 2014 . TEMPO/Eko Siswono Toyudho.

TEMPO.CO, YOGYAKARTA-- Busyro Muqoddas, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan fakta mengapa korupsi di Indonesia susah sekali ditekan angkanya. Menurut Busyro, korupsi kian subur karena praktek politik uang dalam Pilkada kian massif. " Sekarang kecil sekali ada Pilkada yang tak ada duit suapnya" kata Busyro di Yogyakarta, Selasa 24 Oktober 2017.

Busyro memaparkan praktek perhelatan pilkada di Indonesia yang masih diwarnai politik uang yang kian masif dan terstruktur. Pelakunya pemodal besar yang mengharapkan pamrih proyek negara di tempat ia mendukung calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada. "Khususnya pemodal yang hobi bermain kotor untuk mendapat proyek," ujar Busyro.

BACA:Tangani Politik Uang, UU Pilkada Perkuat Wewenang Bawaslu

Ia mencontohkan fakta yang ditemukannya di sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Pilkada di kabupaten itu menelan biaya politik Rp 52 miliar. Padahal di kabupaten itu tak ada sumber pendanaan daerah yang besar. Busyro lalu mempertanyakan, bagaimana mengembalikan besarnya ongkos politik itu pada pemodal?

"Ternyata pemodal itu akan mendapat prioritas pemegang proyek infrastruktur di kabupaten itu jika jagoannya menang," ujarnya.

BACA; 1000 Laporan Politik Uang dalam Pilkada Serentak

Dari hubungan pemodal dengan kepala daerah terpilih dalam Pilkada itulah Busyro mengatakan segala proyek infrastruktur daerah dipastikan hanya akan menuruti instruksi kepala daerah bersangkutan. Bukan sesuai kebutuhan juga keinginan masyarakat area itu.

Busyro menuturkan perhitungan KPK tahun 2013 silam tentang take home pay seorang kepala daerah tingkat dua tak lebih dari Rp 20 juta per bulan. Jika gaji kepala daerah Rp 20 juta itu dikalikan 12 bulan selama lima tahun sesuai periode menjabat, tetap masih tak cukup membayar biaya politik yang sudah dikeluarkan. "Jadi pantas APBD yang digorok, proyek infrastutur diada-adakan, dan izin - izin ditransaksikan," ujar Busyro.

PRIBADI WICAKSONO






MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

31 Mei 2022

MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

MK menolak gugatan atas UU IKN yang dilayangkan Busyro Muqoddas dkk. Alasan MK karena gugatan itu melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.


Busyro Muqoddas Minta Ketua MK Anwar Usman Mengundurkan Diri

31 Mei 2022

Busyro Muqoddas Minta Ketua MK Anwar Usman Mengundurkan Diri

Busyro Muqoddas menerangkan, Ketua MK memiliki tugas menegakkan moralitas konstitusi dengan penuh kejujuran dan keteladanan etik.


MK Gelar Sidang Gugatan UU IKN, Ini Masalah yang Melatarbelakangi

25 April 2022

MK Gelar Sidang Gugatan UU IKN, Ini Masalah yang Melatarbelakangi

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang gugatan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN


Top Nasional: Busyro Sebut Rakyat Sudah Gerah dengan Jokowi, Baliho 3 Periode

17 Maret 2022

Top Nasional: Busyro Sebut Rakyat Sudah Gerah dengan Jokowi, Baliho 3 Periode

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas menilai masyarakat sudah gerah dengan kepemimpinan Presiden Jokowi


Busyro Muqoddas Sebut Rakyat Justru Sudah Gerah dengan Presiden Jokowi

16 Maret 2022

Busyro Muqoddas Sebut Rakyat Justru Sudah Gerah dengan Presiden Jokowi

Busyro Muqqodas menilai masyarakat sudah gerah dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Makanya, ia meminta rakyat menolak ide penundaan Pemilu 2024.


Busyro Muqoddas Sebut Pengusul Tunda Pemilu 2024 Tak Punya Malu

16 Maret 2022

Busyro Muqoddas Sebut Pengusul Tunda Pemilu 2024 Tak Punya Malu

Busyro Muqoddas menilai alasan tersebut terlalu mengada-ada. Menurutnya, masyarakat tidak ingin masa jabatan presiden diperpanjang.


Dukungan Petisi Tolak IKN Terus Bertambah, Inisiator: Tandanya Cacat Aspirasi

9 Februari 2022

Dukungan Petisi Tolak IKN Terus Bertambah, Inisiator: Tandanya Cacat Aspirasi

Petisi tolak IKN itu diinisiasi 45 tokoh atau akademisi. Jumlah dukungan kini sekitar 21 ribu orang.


Busyro Muqoddas Nilai Rezim KPK Firli Mengalami Osteoporosis Moral

30 September 2021

Busyro Muqoddas Nilai Rezim KPK Firli Mengalami Osteoporosis Moral

Busryo Muqoddas menilai pimpinan KPK mengalami krisis moral karena menyingkirkan 57 pegawai lewat tes wawasan kebangsaan.


Resmi Dipecat, Novel Baswedan Cs Dapat Dukungan dari Eks Pimpinan KPK

30 September 2021

Resmi Dipecat, Novel Baswedan Cs Dapat Dukungan dari Eks Pimpinan KPK

Novel Baswedan Cs berjalan kaki sejauh 750 meter dari Gedung Merah Putih KPK ke Gedung Anti-Corruption Learning Center atau KPK lama.


Eks Ketua KPK Ingatkan Bamsoet Soal Isu Jabatan Presiden 3 Periode

13 September 2021

Eks Ketua KPK Ingatkan Bamsoet Soal Isu Jabatan Presiden 3 Periode

Ketua PP Muhammadiyah mewanti-wanti Ketua MPR ihwal isu jabatan presiden 3 periode.