Setelah Gus Ipul dan Anas, Koalisi PDIP-PKB Turun Hingga Kota

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (kiri) dan Azwar Annas. ANTARA /Wahyu Putro A

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (kiri) dan Azwar Annas. ANTARA /Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Tulungagung - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan partainya akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah 2018 (pilkada 2018) yang akan berlangsung serentak. Koalisi nasionalis dan agamis dinilai tepat untuk menghadapi tantangan bangsa saat ini.

    Hasto mengatakan keputusan PDIP dan PKB berkoalisi dalam mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf – Azwar Anas akan berlanjut untuk pemilihan bupati dan wali kota. "Ketika di tingkat provinsi PDIP bekerja sama dengan PKB, kami mendorong di tingkat kota dan kabupaten melakukan hal yang sama," ujar Hasto setelah memimpin konsolidasi partai di GOR Lembupeteng, Tulungagung, Sabtu 21 Oktober 2017.

    Baca: Koalisi PDIP-PKB Usung Saifullah Yusuf untuk Pilkada Jawa Timur

    Hasto menambahkan, saat ini hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar cukup dekat. Kedekatan ini sudah terjalin sejak Gus Dur menitipkan Muhaimin kepada Megawati saat sama-sama menghadapi pemerintahan otoriter. Karena itu, keputusan PDIP mendukung Saifullah Yusuf dalam pemilihan gubernur Jawa Timur diharapkan bsia memperbesar ruang kerja sama dengan PKB.

    Ia pun mendorong seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang PDIP yang sedang menghadapi pilkada untuk bekerja sama dengan PKB. Dia menjamin komitmen partainya dalam koalisi tersebut dan tidak akan terjadi pelanggaran. "PDIP selalu setia pada kerja sama dan tidak akan pernah menelikung dari belakang," ujarnya.

    Terkait adanya konflik internal yang terjadi di DPC PDIP Tulungagung, di mana sejumlah pengurus ranting menolak pencalonan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan mendukung Ketua DPC Tulungagung Supriyono sebagai calon bupati mendatang, Hasto menegaskan hal itu sudah selesai. DPP PDIP akan memberikan rekomendasi kepada Syahri Mulyo sebagai calon bupati yang akan diusung, dan memerintahkan Supriyono tetap mengemban tanggung jawab sebagai ketua cabang dan Ketua DPRD Tulungagung.

    Baca juga: Kader PDIP Tolak Pencalonan Syahri dalam Pilkada Tulungagung

    Konflik internal di DPC PDIP Tulungagung sempat menyita perhatian. Sebab, beberapa hari terakhir terjadi aksi turun jalan yang dilakukan kader PDIP di Tulungagung. Mereka menyampaikan keinginannya agar DPP memberikan rekomendasi kepada Supriyono. Bahkan aksi serupa juga terjadi saat menyambut kedatangan Hasto Kristiyanto di GOR Lembupeteng Sabtu siang, 21 Oktober 2017. “DPP sudah memutuskan untuk memberikan kepercayaan kepada Pak Syahri Mulyo kembali maju sebagai calon bupati,” kata Hasto.

    Pernyataan Hasto ini bisa disebut istimewa mengingat secara resmi DPP PDIP belum menyampaikan hasil rekomendasi terhadap calon wali kota dan bupati yang akan diusung. Namun mengingat gejolak yang terjadi di Tulungagung, Hasto memutuskan untuk meredakan situasi dan mendudukkan persoalan itu sesuai garis kebijakan partai.

    Syahri Mulyo sendiri berkomitmen untuk lebih loyal dan memperhatikan partai jika terpilih menjadi Bupati Tulungagung untuk kali kedua nanti. Selain dia, calon yang sudah menyatakan diri maju dalam pilkada Tulungagung adalah Margiono. Dia adalah Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sekaligus Direktur Utama Harian Rakyat Merdeka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?