Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Gus Ipul dan Anas, Koalisi PDIP-PKB Turun Hingga Kota

image-gnews
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (kiri) dan Azwar Annas. ANTARA /Wahyu Putro A
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (kiri) dan Azwar Annas. ANTARA /Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Tulungagung - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan partainya akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah 2018 (pilkada 2018) yang akan berlangsung serentak. Koalisi nasionalis dan agamis dinilai tepat untuk menghadapi tantangan bangsa saat ini.

Hasto mengatakan keputusan PDIP dan PKB berkoalisi dalam mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf – Azwar Anas akan berlanjut untuk pemilihan bupati dan wali kota. "Ketika di tingkat provinsi PDIP bekerja sama dengan PKB, kami mendorong di tingkat kota dan kabupaten melakukan hal yang sama," ujar Hasto setelah memimpin konsolidasi partai di GOR Lembupeteng, Tulungagung, Sabtu 21 Oktober 2017.

Baca: Koalisi PDIP-PKB Usung Saifullah Yusuf untuk Pilkada Jawa Timur

Hasto menambahkan, saat ini hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar cukup dekat. Kedekatan ini sudah terjalin sejak Gus Dur menitipkan Muhaimin kepada Megawati saat sama-sama menghadapi pemerintahan otoriter. Karena itu, keputusan PDIP mendukung Saifullah Yusuf dalam pemilihan gubernur Jawa Timur diharapkan bsia memperbesar ruang kerja sama dengan PKB.

Ia pun mendorong seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang PDIP yang sedang menghadapi pilkada untuk bekerja sama dengan PKB. Dia menjamin komitmen partainya dalam koalisi tersebut dan tidak akan terjadi pelanggaran. "PDIP selalu setia pada kerja sama dan tidak akan pernah menelikung dari belakang," ujarnya.

Terkait adanya konflik internal yang terjadi di DPC PDIP Tulungagung, di mana sejumlah pengurus ranting menolak pencalonan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan mendukung Ketua DPC Tulungagung Supriyono sebagai calon bupati mendatang, Hasto menegaskan hal itu sudah selesai. DPP PDIP akan memberikan rekomendasi kepada Syahri Mulyo sebagai calon bupati yang akan diusung, dan memerintahkan Supriyono tetap mengemban tanggung jawab sebagai ketua cabang dan Ketua DPRD Tulungagung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Kader PDIP Tolak Pencalonan Syahri dalam Pilkada Tulungagung

Konflik internal di DPC PDIP Tulungagung sempat menyita perhatian. Sebab, beberapa hari terakhir terjadi aksi turun jalan yang dilakukan kader PDIP di Tulungagung. Mereka menyampaikan keinginannya agar DPP memberikan rekomendasi kepada Supriyono. Bahkan aksi serupa juga terjadi saat menyambut kedatangan Hasto Kristiyanto di GOR Lembupeteng Sabtu siang, 21 Oktober 2017. “DPP sudah memutuskan untuk memberikan kepercayaan kepada Pak Syahri Mulyo kembali maju sebagai calon bupati,” kata Hasto.

Pernyataan Hasto ini bisa disebut istimewa mengingat secara resmi DPP PDIP belum menyampaikan hasil rekomendasi terhadap calon wali kota dan bupati yang akan diusung. Namun mengingat gejolak yang terjadi di Tulungagung, Hasto memutuskan untuk meredakan situasi dan mendudukkan persoalan itu sesuai garis kebijakan partai.

Syahri Mulyo sendiri berkomitmen untuk lebih loyal dan memperhatikan partai jika terpilih menjadi Bupati Tulungagung untuk kali kedua nanti. Selain dia, calon yang sudah menyatakan diri maju dalam pilkada Tulungagung adalah Margiono. Dia adalah Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sekaligus Direktur Utama Harian Rakyat Merdeka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

20 hari lalu

Pengunjuk rasa mendengarkan khotbah sebelum shalat Jumat di depan kompleks Parlemen, tepi Jalan S. Parman, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Massa pengunjuk rasa dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisioner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

Ketua DPP PKB mengatakan hak angket penting sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.


Disebut Lamban Respons Hasil Pilpres, PKB: Setiap Ada Kecurangan Punya Hak untuk Dikoreksi

36 hari lalu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan kegiatan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara pada Rabu, 29 November 2023. Acara tersebut dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Disebut Lamban Respons Hasil Pilpres, PKB: Setiap Ada Kecurangan Punya Hak untuk Dikoreksi

PKB buka suara terkait kritik yang dilontarkan PBNU karena hingga Kamis, 21 Maret 2024 PKB belum memberikan sikap penerimaan hasil Pemilu.


Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

36 hari lalu

Saifullah Yusuf mengayuh becak saat berangkat mendaftar peserta pilkada Kota Pasuruan ke KPUD setempat, 6 September 2020. Foto: Istimewa
Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyoroti lambannya PKB menyatakan penerimaan terhadap hasil Pilpres 2024. Ia membandingkan dengan Surya Paloh NasDem.


Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

39 hari lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam pilpres 2024.


Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri

44 hari lalu

Pengunjuk rasa mendengarkan khotbah sebelum shalat Jumat di depan kompleks Parlemen, tepi Jalan S. Parman, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Massa pengunjuk rasa dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisioner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri

Isi dari naskah akademik hak angket PKB menunjukkan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pencoblosan.


Saling Sindir Cak Imin dan Gus Ipul soal Makelar, Begini Kata Pakar Politik Unair

19 Februari 2024

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 023, Kemang, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu 2024 yang digelar untuk memilih Presiden dan Wail Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota itu dilaksanakan serentak di 38 Province dengan jumlah DPT 204.807.222 pemilih. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Saling Sindir Cak Imin dan Gus Ipul soal Makelar, Begini Kata Pakar Politik Unair

Cak Imin mencuit soal sosok Saipul yang dianggap sebagai makelar mengatasnamakan Nahdlatul Ulama (NU)


Tanggapi Cuitan Cak Imin soal Makelar, Gus Ipul: Enggak Paham Saya

19 Februari 2024

Saifullah Yusuf mengayuh becak saat berangkat mendaftar peserta pilkada Kota Pasuruan ke KPUD setempat, 6 September 2020. Foto: Istimewa
Tanggapi Cuitan Cak Imin soal Makelar, Gus Ipul: Enggak Paham Saya

Gus Ipul sebelumnya menyampaikan bahwa hendaknya PKB kembali ke 'jalan yang benar' yang kemudian ditanggapi oleh Cak Imin.


Gus Ipul Sebut PKB Salah Ambil Jalan, Cak Imin: Jangan Hiraukan Makelar

19 Februari 2024

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar (tengah) menghadiri silaturahmi dalam acara peringatan Maulid Nabi di Pondok pesantren Darul Falah, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Senin, 2 Oktober 2023. Silaturahmi itu untuk meminta doa restu kepada para Kiai dan santri serta menyatukan dukungan kepada Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. ANTARA/Yusuf Nugroho
Gus Ipul Sebut PKB Salah Ambil Jalan, Cak Imin: Jangan Hiraukan Makelar

Cak Imin menyebut orang yang bernama Saipul sebagai seorang makelar yang mengatasnamakan NU.


PBNU Berkali Sebut Netral di Pemilu 2024, Apa Saja Pembuktiannya?

4 Februari 2024

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf (keempat kanan depan) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (ketiga kanan depan) menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Ijazah Kubro dan Pengukuhan Pimpinan Pusat Pagar Nusa di Lapangan Jala Krida Mandala, Surabaya, Jawa Timur, Ahad, 22 Oktober 2023. ANTARA/Didik Suhartono
PBNU Berkali Sebut Netral di Pemilu 2024, Apa Saja Pembuktiannya?

PBNU menyatakan netral di Pemilu 2024, apa yang sudah dilakukannya?