Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Disebut Bupati Berprestasi, Warga: Kerja Rita Tidak Terlalu Bagus

image-gnews
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menunggu diperiksa di Gedung KPK, 6 Oktober 2017. Bupati Kutai Kartanegara tersebut dinilai menerima uang sebesar 6 miliar. Tempo/Ilham Fikri
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menunggu diperiksa di Gedung KPK, 6 Oktober 2017. Bupati Kutai Kartanegara tersebut dinilai menerima uang sebesar 6 miliar. Tempo/Ilham Fikri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di atas kertas, nama Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dikaitkan dengan banyak prestasi. Selain menerima banyak penghargaan dari dalam maupun dari luar negeri, ia juga dinilai sebagai pelopor busana Ulap Doyo khas Kutai itu dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk pengrajin ulap doyo. Ulap doyo disebut-sebut sebagai busana warisan Suku Dayak Benuaq yang sudah ada sejak masa Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad 17.

Rita juga pencetus program bahasa Inggris untuk penduduk Kukar. Bupati yang dijadikan tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi itu bermimpi menjadikan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Kukar. Untuk mewujudkan mimpi itu, Rita mengirimkan para guru agar belajar bahasa Inggris ke Cambridge University April 2017 dengan mengalokasikan anggaran Rp21 miliar.  "Bila semua sudah berjalan lancar, diharapkan ada kelas-kelas kecil belajar bahasa Inggris di Pulau Komala," kata Rita kepada Tempo, Rabu 1 Februari 2017. Dengan bisa berbahasa Inggris, guru-guru itu diharapkan membantu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan potensi pariwisata.

Baca:
Diperiksa KPK, Bupati Kukar Rita: Penjaranya Bagus, Kok
Bupati Rita Raih Banyak Penghargaan, Begini ...

Meski meraih banyak penghargaan, namun hasil kerja Rita di Kukar tidak dinilai baik oleh warganya. Nova, penduduk Kecamatan Tenggarong, misalnya. “Kerjanya nggak terlalu bagus juga.” Ibu dua anak yang beranjak remaja itu menyampaikan pesan teks kepada Tempo, Kamis, 5 Oktober 2017.

Pembangunan di masa Rita dinilai tidak banyak menyentuh rakyat kalangan bawah. “Tidak banyak menyentuh rakyat kecil.” Nova, ibu rumah tangga itu mengkritik Rita. Ia mengeluhkan kotanya yang tak punya layanan transportasi umum. “Semua menggunakan kendaraan pribadi.”

Nova mengakui listrik jarang padam. Layanan air ledeng relatif lancar, tapi kualitas airnya buruk. Jalanan dan layanan kesehatan di Tenggarong, yang berada di pusat pemerintahan, menurut dia, dalam kondisi baik. Namun kemajuan itu belum banyak dirasakan kecamatan lain. “Semua keadaan di Kecamatan Tenggarong tidak mewakili keadaan Kukar karena banyak wilayah yang terpencil.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga:
KPK Tahan Bupati Rita Widyasari
BPK: Tak Ada Lagi Tekanan dari Partai Politik

Di tingkat internasional, perempuan kelahiran Tenggarong, 7 November 1973 itu menerima penghargaan Global Leadership Award 2016. Penghargaan itu datang dari majalah bisnis The Leader International dan American Leadership Development Association, sebuah penghargaan untuk pemimpin yang memberi teladan dan berhasil membangun perekonomian.

Nova mempertanyakan penghargaan itu. “Kapan dapatnya?” Ia merasa Rita tidak banyak meningkatkan perekonomian rakyat. Menurut dia, Rita tak pantas mendapatkannya. Rakyat bahkan kesulitan hanya untuk berbelanja sehari-hari ke pasar. Rita memindahkan pasar yang berada di pusat kota ke tempat yang jauh. “Dibangunnya pasar yang besar, (tapi) di pinggiran.”


SAIFULLAH S.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

6 jam lalu

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.


Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

16 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

23 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.


Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

1 hari lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.


Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

1 hari lalu

Ilustrasi Money Laundring/Pencucian Uang. Shutterstock
Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.


IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

1 hari lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?


Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

1 hari lalu

Kaesang menangis ketika menceritakan tentang anaknya yang mendapat hujatan dari warganet di media sosial. Foto: YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat
Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.


Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto bersama tim Jubir KPK, Budi Prasetyo (kanan), memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menyimpulkan mpenggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tidak termasuk gratifikasi.


Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

2 hari lalu

Aspidsus Kejati DKI Jakarta Syarief Sulaeman Nahdi (tengah) didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI JakartaSyahron Hasibuan. Dokumentasi Kejati DKI Jakarta
Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

Kejaksaan sudah menyampaikan kepada Polda Metro perihal kekurangan yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara Firli Bahuri.


KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

2 hari lalu

Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, Budi Sylvana (kiri) dan Direktur Utama PT. Energy Kita Indonesia, Satrio Wibowo, setelah menjalani pemeriksaan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Budi Sylvana dan Satrio Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi APD di Kementerian Kesehatan RI. Foto : TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

KPK menahan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik pada Jumat, 1 November 2024.