KPK Lakukan OTT di Jakarta, Politikus dan Penegak Hukum Terjaring

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Korupsi

    Ilustrasi Korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta - Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Dua orang yang terjaring dalam OTT ini adalah seorang penegak hukum dan politikus. Belum ada penjelasan resmi dari KPK mengenai identitas keduanya.

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan operasi tangkap tangan tersebut. Ia mengatakan OTT dilakukan pada Jumat tengah malam, 6 Oktober 2017. “Benar, ada tim KPK yang turun ke lapangan,” kata Basaria ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 7 Oktober 2017.

    Baca: Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Banjarmasin Dicopot Jabatannya

    Basaria tidak memberi keterangan lebih detail dua orang tersebut terjerat dalam perkara apa. Dia hanya menyebut OTT ini terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. Selain itu, menurut dia, dalam operasi tangkap tangan ini KPK telah mengamankan sejumlah mata uang asing di lokasi kejadian.

    “Tim masih di lapangan, jadi kami belum bisa menginformasikan lebih lanjut. Selengkapnya kami sampaikan di konferensi pers,” katanya.

    Simak: Marak OTT KPK, Tjahjo Kumolo Tak Ubah Pilkada Langsung

    Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif juga memberikan pernyataan senada. "Kami konfirmasi pada Jumat tengah malam KPK melakukan OTT di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. Ada penegak hukum dan politikus yang diamankan," katanya.

    Menurut Laode, KPK juga sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan OTT tersebut. Konferensi pers kasus itu, kata Laode, bakal digelar tengah malam nanti. "Ini adalah salah satu hasil kerja sama KPK dengan MA," ujar Laode. "Sesuai dengan KUHAP, kami dapat melakukan pemeriksaan maksimal 24 jam."

    DIAS PRASONGKO | ANTARA


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.