TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, yang diagendakan mendengarkan jawaban Ketua Umum Setya Novanto terkait dengan rekomendasi agar dirinya dinonaktifkan, yang sedianya dilakukan hari ini, diundur esok hari. Mundurnya rapat tersebut berdasarkan permintaan dari Setya secara pribadi.
Sebelumnya, tersebar memo dinas hasil pertemuan antara Sekretaris Jenderal Idrus Marham dan Setya, yang membahas rekomendasi tersebut. Dalam memo yang ditandatangani Idrus tersebut, Setya meminta semua kader mendoakannya dan meminta rapat ditunda.
"Mengingat Ketua Umum sedang sakit dan saat ini masih melakukan upaya hukum (proses praperadilan sedang berjalan), Ketum DPP Golkar meminta seluruh jajaran Pengurus DPP Partai Golkar mendoakan perjuangan Ketum serta meminta agar rencana rapat pleno pada 28 September ditunda," kata Idrus dalam surat itu.
Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid membenarkan surat tersebut. "Iya, benar," ujarnya di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis, 27 September 2017.
Baca juga: Setya Novanto Sakit, KPK Sambangi DPP Golkar tanpa Komisioner
Nurdin membantah permintaan agar rapat diundur berkaitan dengan sidang praperadilan Setya terhadap penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan.
"Tidak ada urusan rapat pleno dengan praperadilan. Praperadilan urusan pribadi Novanto," ucapnya.
Sebelumnya, tim kajian elektabilitas yang dibentuk Golkar merekomendasikan agar Setya dinonaktifkan. Alasannya, hasil kajian menunjukkan elektabilitas Golkar merosot akibat perkara korupsi e-KTP.
Bila Setya menerima rekomendasi itu, untuk sementara, DPP akan menunjuk pelaksana tugas harian Ketua Umum Golkar. Namun, jika Setya Novanto menolak, DPP Partai Golkar akan melakukan evaluasi kembali. "Kalau tidak ada masalah, ya, lanjut. Kalau evaluasi kami mengatakan terjadi masalah atau negatif, ya, kami harus konsolidasi," tutur Nurdin, kemarin.
