Jakarta – Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Partai Golkar, Yorrys Raweyai, meyakini para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar Tingkat I juga menginginkan Setya Novanto mundur sebagai ketua umum. Alasannya, kata dia, kasus pribadi Setya, yang terseret dugaan korupsi proyek Kartu tanda tenduduk elektronik atau e-KTP berdampak terhadap merosotnya elektabilitas partai.
Dalam rapat pleno Senin, 25 September 2017, Yorry merekomendasikan agar Setya Novanto dinonaktifkan sebagai ketua umum. Ia berujar telah mengkomunikasikan hal ini dengan para pengurus DPD I. “Saya pikir semua mempunyai pemikiran yang sama,” katanya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu. 27 September 2017.
Baca: Setya Novanto, Tersangka Hingga Didesak Mundur dari Ketua Golkar
Menurut dia, para pengurus Golkar tidak ingin perkara Setya justru malah mengorbankan partai. Bila ada masalah di internal sudah selayaknya bersama-sama memperbaikinya. “Kalau ada tikus, jangan rumahnya yang dibakar tapi bagaimana kami sama-sama menjaga rumah ini,” ucapnya.
Ia membenarkan telah terjadi pertemuan sejumlah pengurus DPD I dengan dirinya, Ketua Harian Nurdin Halid, dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham pada Ahad malam, 24 September 2017. Dalam pertemuan itu diputuskan para pengurus DPD I akan berkumpul di Jakarta membahas perghantian ketua umum. “Iya memang, tunggu saja satu, dua hari ini,” tuturnya.
Sementara itu, Nurdin Halid mengatakan belum ada konsolidasi dengan para pengurus DPD I. “Oh, belum ada,” ujarnya di Senayan.
Baca juga: Nurdin Halid Benarkan Ada Desakan Agar Setya Novanto Mundur
Ia menjelaskan dalam AD/ART Golkar ada dua pihak yang bisa meminta agar diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa membahas pergantian pimpinan. Pertama adalah DPP dengan disetujui minimal dua pertiga DPD I dan kedua adalah dari DPD I sendiri dengan syarat dua pertiga dari mereka sepakat.
Yorrys menuturkan untuk sementara opsi yang tepat adalah menunggu jawaban Setya Novanto terkait rekomendasi rapat pleno. Bila ia memutuskan mundur maka Golkar tinggal menunjuk pelaksana tugas harian ketua umum.
Plt ketua umum ini tidak perlu berlama-lama menjabat. Golkar, kata Yorrys, harus segera memiliki pemimpin baru. “Kami prediksi sebelum 20 oktober Golkar sudah harus lahir pengurus baru,” ucapnya.
