Fadli Zon Desak Pemerintah Usut Isu Pembelian 5.000 Senjata

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 Juni 2016. Ia menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan terkait kunjungan putrinya, Shafa Sabila Fadli ke Amerika Serikat

    Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 Juni 2016. Ia menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan terkait kunjungan putrinya, Shafa Sabila Fadli ke Amerika Serikat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mendesak pemerintah dan aparat kepolisian mengusut tuntas isu pembelian 5.000 senjata ilegal yang diduga dilakukan oleh institusi pemerintah. 

    "Kalau misalnya ada seperti itu, mestinya bisa dibuka, supaya tidak boleh ada kejadian lagi. Kita kan punya mekanisme, prosedur dalam pengadaan alutsista," ujar Fadli di sela Car Free Day, Jakarta, Minggu, 24 September 2017.

    Isu adanya institusi pemerintah melakukan pembelian 5.000 senjata diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di acara silaturahmi dengan para purnawirawan dan kepala staf di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat, 22 September 2017. Ketika itu, Gatot menyampaikan informasi itu untuk kalangan internal TNI. Namun, pernyataan Gatot tersebut kemudian menyebar.


    Menurut Fadli, setiap institusi pemerintah tak memiliki hak melakukan pengadaan senjata tanpa melewati prosedur resmi dan mentaati peraturan hukum yang ada. "Itu sangat berbahaya. Kita hanya membolehkan yang punya hak untuk mengadakan senjata dan sebagainya. Jadi saya kira ini warning juga," ucapnya.

    Fadli Zon juga meminta kepada Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Terutama soal dugaan institusi pemerintah yang terlibat di dalam. "Apakah ini institusi sebagai institusi atau sekedar oknum yang mengatasnamakan insitusi tersebut. Ini, harus kita pelajari," ucapnya.  

     
    KARTIKA ANGGRAENI

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.