Presiden Jokowi (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan isu Rohingya telah dimanfaatkan untuk membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. "Isu rohingya ini lebih besar dikaitkan dengan pemerintahan pak Jokowi bukan soal isu kemanusiaan," ucap Tito di Mabes Polri, Selasa, 5 September 2017.
Karena itu, Tito meminta masyarakat lebih berhati hati dalam menyikapi isu soal penindasan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. "Saya minta masyarakat lebih waspada,” ujar Tito .
Tito mengatakan kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Tito mengatakan Walubi dan kelompok pengurus Buddha sudah mengeluarkan sikap keras dan mengecam tindakan Pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. “Mereka sudah memberikan bantuan ke Rohingya," kata Tito.
Menurut Tito, tragedi kemanusiaan di Rakhine dilatarbelakangi oleh permasalahan antara pemerintah yang berkuasa dengan sekelompok etnis yang dianggap menyerang pemerintah.
Karena itu, Tito melarang rencana sejumlah organisasi massa yang hendak berunjuk rasa di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada 8 September 2017. Tito bahkan memerintahkan Kapolda Jawa tengah untuk tidak memberi izin aksi yang kabarnya hendak mengepung Candi Borobudur.
Sejumlah ormas dikabarkan berencana menggelar demonstrasi Aksi Bela Muslim Rohingya dalam bentuk Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur pada 8 September 2017 mendatang. Aksi itu digelar untuk mendesak penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon dalam cuitan di akun twitternya menyayangkan lambannya sikap Presiden Joko Widodo dalam merespons krisis Rohingya. Fadli Zon menyebut Rezim ini kelihatan tak mendukung masyarakat rohingya yang menjadi korban pengusiran dan pembantaian. “Apakah krn kebetulan mereka muslim?” begitu cuit Fadli Zon di akun @fadlizon pada 3 September 2017.
Adapun Presiden Joko Widodo menyatakan perlu aksi nyata untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya Rakhine State, Myanmar. Jokowi menyatakan komitmen Indonesia untuk membantu mengatasi krisis tersebut.
"Perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan, kecaman-kecaman," kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 3 September 2017. Saat ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah menemui Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing agar menghentikan krisis Rohingya. Retno juga tela bertemu Aung San Suu Kyi, penasehat Pemerintah Myanmar sebagai upaya mengehentikan kekerasan di Rakhine.
