Terdakwa kasus dugaan suap judicial review di Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar berbincang sebelum mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Juni 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, memanggil pengusaha impor daging, Basuki Hariman, dengan nama Ahok. Basuki adalah orang yang diduga menyuap Patrialis agar memenangkan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi.
Panggilan Ahok untuk Basuki Hariman itu terungkap saat jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar percakapan Patrialis Akbar dengan orang dekatnya, Kamaludin, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 31 Juli 2017.
Dalam percakapan itu, Patrialis terdengar tengah mengatur janji bertemu dengan Kamaludin. Pada perkara ini, Kamaludin berperan sebagai perantara Patrialis dengan Basuki.
"Sahabat antum mau ngobrol enggak?" kata Patrialis kepada Kamaludin di sela pembicaraan yang terjadi pada 19 Desember 2016 itu. Kamaludin balik bertanya, "Siapa?"
Lalu Patrialis menyahut, "Ahok mau ngobrol enggak?" ujarnya sambil tertawa. Kemudian Kamaludin juga terdengar ikut tertawa. "Ya, ya, boleh. Ana arahkan si Ahok," katanya menjawab Patrialis.
Kamaludin mengatakan Ahok yang dimaksud dalam percakapan itu adalah Basuki Hariman, bukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. "Ahok itu Pak Basuki (Hariman) maksudnya. Kami ada rencana main golf di Royal. Pak Patrialis mengatakan kalau bisa Pak Basuki bisa gabung, ngobrol-ngobrol," kata Kamaludin di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin.
Jaksa lalu menanyakan kenapa Basuki harus diarahkan ke klub golf. Menurut Kamaludin, ajakan kepada Basuki bertujuan agar Patrialis bisa memberikan informasi perkembangan ihwal uji materi. "Kalau dengan kehadiran Pak Basuki untuk menginformasikan perkembangan yang Pak Basuki selama ini mintakan uji materi," katanya.
Pada perkara ini, Patrialis Akbar bersama dengan Kamaludin didakwa menerima suap US$ 70 ribu dan janji Rp 2 miliar dari Basuki. Suap itu diberikan agar Patrialis mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kesehatan Hewan dan Peternakan.
