Cerita Miko Panji di Pansus Hak Angket KPK: Saya Dijanjikan...

Reporter

Selasa, 25 Juli 2017 22:59 WIB

Terpidana kasus dugaan suap Pilkada Muchtar Effendi (kiri) dan keponakannya Miko Panji Tirtayasa (kanan) saat memberi keterangan pada rapat dengar pendapat umum bersama Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 25 Juli 2017. Pansus hak angket KPK akan menggali keterangan dari pihak-pihak tersebut terkait dugaan penyimpangan dalam penanganan kasus korupsi di KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi perkara suap sengketa pemilihan kepala daerah yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Miko Panji Tirtayasa ,, mengaku mendapat perlakuan istimewa dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Miko mengaku diarahkan oleh KPK agar memberikan kesaksian yang memberatkan Akil Mochtar; orang dekat Akil, Muchtar Effendi; Wali Kota Palembang, Romi Herton; dan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri.

Dalam perkara tersebut, Romi menyerahkan uang Rp14,145 miliar dan 316.700 dolar AS kepada Akil Mochtar lewat Muchtar untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Palembang yang sedang ditangani oleh Akil. Adapun Antoni Al-Jufri memberikan duit Rp10 miliar ke Akil, juga lewat Muchtar, untuk memenangkan sengketa pilkada Empat Lawang.

BACA: Saksi Kasus Akil Mochtar Laporkan Pegawai KPK ke Bareskrim

Pengakuan ini disampaikan Miko dalam persidangan Panitia Khusus Hak Angket KPK di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. "Saya dijanjikan 50 persen aset dari sitaan Muchtar Effendi dan Akil oleh Abraham Samad (Ketua KPK saat itu) dan Novel Baswedan (penyidik KPK) bila bisa menjebloskan paman saya Muchtar Effendi, pak Akil, Romi Herton, dan Antoni Al-Jufri," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

Ia menceritakan sebelum dirinya dihadirkan dalam persidangan, pihak KPK membawanya ke Hotel Aston. "Saya dikasih fasilitas enak, pak. Pijat. Saya diberikan fasilitas lebih dibanding saksi lain. Apapun yang saya mau, dikasih," ucapnya.

Setelah itu, Miko mengaku diarahkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Pulung Rinandoro dan Eli agar menyampaikan keterangan sesuai keinginan KPK. Menurut Miko, setiap akan menghadiri persidangan maka ia dan pihak KPK akan bertemu di Hotel Aston. "Saya diarahkan harus jawab apa, ngomong apa, dan gak boleh sidang bersamaan dengan paman saya," tuturnya.

Baca juga:

Miko Dilepas, Kasus yang Ditangani Novel Baswedan Disisir Polisi
Alasan Polisi Belum Bisa Mengungkap Penyerang Novel Baswedan


Selain mendapatkan fasilitas istimewa, Miko mengaku mendapatkan 'gaji' dari KPK Rp 1,4 juta per bulan. Uang ini, kata dia, agar dirinya tidak 'bernyanyi' di luar. "Ada bukti transfernya lewat ATM Biro Hukum," kata dia.

Miko mengasumsikan dirinya seperti anak emas KPK saat itu. Bila hendak mendatangi gedung komisi antirasuah, ia tidak akan masuk lewat pintu depan melainkan lewat pintu lainnya. "Saat itu menipu adalah pekerjaan," tuturnya.

Bahkan jelang Romi Herton divonis, Miko mengaku diajak oleh pihak KPK berliburan ke Raja Ampat dan Bali. "Liburan ini yang membuka kepala saya kalau bohong di negeri ini nikmat," ucapnya.

Miko Panji Tirtayasa berujar dirinya terpaksa mengikuti kemauan KPK karena ia diancam bahwa anak dan istrinya akan dijadikan tersangka oleh KPK karena dianggap ikut menikmati uang dari Muchtar Effendi.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

9 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

9 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

10 hari lalu

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

10 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

11 hari lalu

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

12 hari lalu

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

12 hari lalu

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

12 hari lalu

Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada keterbatasan realitas untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya

PKB Masih Ingin Gulirkan Hak Angket, Cak Imin: Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

12 hari lalu

PKB Masih Ingin Gulirkan Hak Angket, Cak Imin: Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut partainya masih berharap hak angket dapat bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date

13 hari lalu

Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date

Surya Paloh, mengatakan NasDem tidak akan mengusulkan hak angket pemilu di DPR RI setelah putusan MK keluar.

Baca Selengkapnya