Alasan Fahri Hamzah dan Pansus Hak Angket KPK Harus ke Kejaksaan  

Reporter

Kamis, 13 Juli 2017 22:01 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fahri Hamzah dan anggota pansus hak angket KPK mengunjungi Kejaksaan Agung RI, di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juli 2017.

Baik Fahri Hamzah maupun Jaksa Agung RI, Prasetyo, sama-sama mengatakan forum tertutup ini hanya semata-mata silaturahmi. Meski demikian, Prasetyo mengatakan bahwa dirinya dan jajarannya mendukung Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga:
Jaksa Agung: Kehadiran Pansus Hak Angket KPK Sangat Positif

"Mungkin di sini ada yang langsung berpraduga mengapa Pansus sebelumnya menghampiri BPK, Polri, Lapas Sukamiskin, dan sekarang Kejaksaan Agung." kata Prasetyo.

"Tidak ada indikasi mendiskreditkan, melemahkan, menggembosi bahka membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Prasetyo.

Baca:
Kunjungi Kejaksaan Agung, Ini Tujuan Pansus Hak Angket KPK

Sejalan dengan Jaksa Agung RI, Fahri Hamzah mengatakan, "Kita tahu bahwa Kejagung adalah bagian dari dibentuknya KPK, karena banyak jaksa di dalam KPK. Disini, kami perlu kerjasama dengan Kejagung, untuk menjelaskan fungsi pribadi dan kelembagaan Kejagung yg diperlukan dalam pemeriksaan hak angket."

Jaksa Agung Prasetyo menekankan sekali lagi bahwa tidak ada indikasi sama sekali untuk membubarkan lembaga yang sebenarnya masih diperlukan karena korupsi masih merajalela di Indonesia, melalui hak angket KPK.

SASTI HAPSARI NURDIANA I S. DIAN ANDRYANTO

Video Terkait:
Pansus Hak Angket Sambangi Jaksa Agung, Ini Kata Fahri Hamzah




Berita terkait

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

6 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

7 hari lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

10 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

11 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

12 hari lalu

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

12 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

13 hari lalu

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

13 hari lalu

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

14 hari lalu

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

14 hari lalu

Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada keterbatasan realitas untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya