TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi satu kementerian. "Karena masalahnya semakin intens, maka yang lebih baik diusulkan adalah BNPP ini menjadi satu kementerian," katanya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2017.

Fahri Hamzah yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan mengatakan masalah utama BNPP adalah struktural. Menurutnya DPR menemukan masalah itu setelah melakukan beberapa kali rapat dan melakukan kunjungan terkait pembangunan daerah perbatasan.

Baca: Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara

DPR, kata Fahri, menganggap BNPP perlu menjadi badan yang lebih independen. Sebab, koordinasi yang dijalankan BNPP mencakup 18 kementerian, 13 provinsi, ratusan kabupaten, dan ribuan daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

"Karena jumlah daripada lembaga yang harus dikoordinasi, kami mengusulkan agar ada penyempurnaan dari mekanisme kelembagaan," kata Fahri.

Simak: Jelang Lebaran, Banser Ditarik dari Perbatasan Indonesia-Filipina

Selain itu, menurut Fahri, BNPP perlu menjadi kementerian karena terkait dengan keamanan dalam negeri, terutama terkait daerah perbatasan Indonesia yang menjadi tempat dari aksi kriminalitas dan terorisme.

"Karena homeland security, sebuah kelembagaan atau kementerian yang menjadi anggota kabinet yang menjadi penanggung jawab kemanan dalam negeri juga merupakan satu yang diperlukan," katanya.

Lihat: Kota Sambas Serius Kembangkan Wisata Tapal-Batas

Fahri berharap BNPP terus berkoordinasi dengan DPR karena peraturan yang mendasari kerja BNPP masih berada di bawah undang-undang sehingga perlu disempurnakan regulasinya dengan dinaungi undang-undang.

NUR QOLBI | KSW