Akan Temui Koruptor di LP Sukamiskin, Pansus Angket Siap Dikritik

Reporter

Rabu, 5 Juli 2017 16:12 WIB

Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi akan berkunjung ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung untuk bertemu koruptor atau terpidana korupsi. Wakil Ketua Pansus Angket, Risa Mariska, mengatakan pihaknya siap menerima kritik yang mungkin muncul dari masyarakat.

Sebelum pansus hak angket terbentuk, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah dan anggota Komisi Hukum DPR, Masinton Pasaribu pernah datang ke kantor Polres Jakarta Timur untuk bertemu dengan tersangka dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rochmadi Saptogiri. Kunjungan dua orang ini, menuai kritik dari publik dan KPK.

Baca juga: Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin Besok, Ini Agendanya

Risa yakin apa yang menimpa Masinton dan Fahri tidak akan terjadi pada Pansus Angket. "Ini sudah sesuai dengan agenda dan kemudian ada surat-menyurat. Jadi saya rasa isu yang akan berkembang terbuka saja," kata Risa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan pansus angket tetap menerima respons positif maupun negatif dari publik. "Karena kerja pansus ini bukan kerja sendiri, tapi sama-sama," ucapnya.

Risa menjelaskan rencana pertemuan DPR dan terpidana korupsi ini akan bersifat audiensi. Kemungkinan para terpidana akan dikumpulkan di sebuah ruangan untuk berdialog dengan DPR. "Supaya lebih enak saja, kalau masuk satu-satu (ke dalam sel) itu tidak efektif," ujarnya.

Di dalam lapas Sukamiskin mendekam beberapa terpidana korupsi seperti Lutfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, Anggoro Widjojo, Nazaruddin, Romi Herton dan lainnya. Menurut Risa, pertemuan pansus hak angket dengan para terpidana korupsi tidak akan membahas kasus per kasus yang menjerat mereka. "Ini lebih ke proses penyidikan di KPK. Apakah ada penyimpangan atau tidak," kata dia.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

51 menit lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

23 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

5 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

5 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya