Kapolri Akan Telusuri Penyebar Foto Penggerebekan Pesta Gay

Reporter

Selasa, 23 Mei 2017 21:27 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkunjung ke Sulawesi Tenggara dalam rangka memberikan pengarahan pada personil Kepolisian Daerah Sultra Kamis 23 Februari 2017. TEMPO/ ROSNIAWANTY FIKR

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan menyelidiki soal tersebarnya foto-foto penggerebekan pesta gay kelompok The Wild One di Permata Blok B 15-16, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ini menanggapi pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan tersebarnya foto-foto telanjang dari penggerebekan itu.

Tito pun memerintahkan Divisi Profesi dan Keamanan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Mabes Polri untuk mengusut kasus ini. "Untuk cek melalui Propam, Kapolda, dan Propam Mabes, yang mengeluarkan gambar ini siapa," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 23 Mei 2017.

Baca: Laporan Masyarakat Ungkap Pesta Gay di Kelapa Gading

Pada Ahad, 21 Mei 2017, Kepolisian Resor Jakarta Utara menggerebek pusat kebugaran PT Atlantis di Ruko Permata, Kelapa Gading. Setelah hari penggerebekan, beredar foto di media sosial yang menggambarkan pelaku yang diamankan dengan tubuh telanjang.

Sebanyak 141 orang ditangkap. Sepuluh orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sisanya, 131 tamu pesta gay The Wild One, diminta menjalani pemeriksaan urine. Kepolisian Resor Jakarta Utara pun telah membebaskan sebagian dari mereka.

Baca: Pesta Gay, Wapres JK: Hukum Tak Mengizinkan Hubungan Sesama Jenis

Tito menuturkan pihaknya bakal menelusuri asal tersebarnya foto penggerebekan pesta gay tersebut. "Apakah dari wartawan, pengelola, pengunjung, atau dari petugas yang melakukan penggerebekan. Kalau dari petugas ini enggak etis, tapi kami selidiki dulu," katanya.

ARKHELAUS WISNU

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

6 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

21 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

34 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

34 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya