Gerindra Pertimbangkan Kirim Wakilnya Jika Hak Angket KPK Jalan

Reporter

Jumat, 19 Mei 2017 14:56 WIB

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (kanan), melakukan interupsi kepada pimpinan untuk menolak hak angket KPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 April 2017. Sejumlah fraksi melakukan walkout saat pembahasan hak angket KPK. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk mengirimkan wakilnya dalam Panitia Khusus Hak Angket KPK. Djemi menjelaskan opsi tersebut menjadi pertimbangan jika angket ini terus berjalan.


"Kami akan mempertimbangkan, kalau jalan terus, kami akan kirim wakil. Tapi kami tidak akan mengirim nama secepatnya," kata Djemi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 19 Mei 2017. Meski begitu, ia menegaskan partainya menolak pengguliran hak angket tersebut.

Baca juga:
Ketua Umum PAN: Kader Tanda Tangan Hak Angket KPK Ditarik dari DPR
Pansus Hak Angket KPK, Taufik Kurniawan: Semua Fraksi Harus Ikut


Ia menjamin Gerindra akan terus mengawal agar KPK tidak dilemahkan. "Itu prinsip kami," kata Djemi. Menurut dia, jika hak angket berjalan terus, perwakilan Gerindra dalam pansus akan mengawal pembahasan angket tersebut.

Ia mencontohkan pada pengambilan keputusan melalui paripurna akhir April lalu yang mengesahkan hak angket menjadi usulan DPR ketika terjadi interupsi. Djemi mengatakan tak ingin kejadian itu terulang lagi. "Kami tidak mau nanti kami tidak kirim, tapi angket jalan terus," kata dia.

Baca pula:
Gulirkan Hak Angket KPK, Fraksi PKS Desak MKD Adili Fahri Hamzah
Hak Angket KPK, Pimpinan DPR Tunggu Keputusan Fraksi


Pansus angket KPK dibentuk menindaklanjuti usulan hak angket KPK oleh DPR untuk membuka rekaman enam anggota Komisi Hukum DPR yang mengancam saksi kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Miryam Haryani.tujuh hal lain kepada KPK, Hal lain yang ingin diselidiki adalah dpembiayaan pembangunan gedung KPK, belanja perjalanan dinas pegawai, serta belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data.

Pansus tersebut akan beranggotakan 30 orang dari sepuluh fraksi di DPR. Namun hingga Badan Musyawarah kemarin, belum ada satu pun fraksi yang mengirim perwakilan dalam pansus hak angket KPK. Baru PKS dan Partai Demokrat yang secara bulat menolak dan tidak akan mengajukan wakilnya dalam pansus hak angket KPK tersebut.

ARKHELAUS W.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Begini Respons Gerindra setelah Dua Kader Partainya Temui Rizieq Shihab

5 Agustus 2024

Begini Respons Gerindra setelah Dua Kader Partainya Temui Rizieq Shihab

Usai pertemuan kader Gerindra dengan Rizieq, Muzani menyatakan ada kesadaran semua pihak untuk ikut menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

12 Juli 2024

KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.

Baca Selengkapnya

Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

12 Juli 2024

Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

Anggota Pansus Haji DPR melihat adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 yang perlu segera diselidiki.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Sebut Penyelewengan Pelaksanaan Haji Rugikan Calon Jemaah yang Antre Puluhan Tahun

9 Juli 2024

Cak Imin Sebut Penyelewengan Pelaksanaan Haji Rugikan Calon Jemaah yang Antre Puluhan Tahun

Cak Imin menyebut hak angket pelaksanaan pengawasan haji akan digunakan untuk menelusuri penyelewengan oleh Kemenag.

Baca Selengkapnya

DPR Usul Hak Angket Pengawasan Haji atas Dugaan Penyelewengan Penambahan Kuota

9 Juli 2024

DPR Usul Hak Angket Pengawasan Haji atas Dugaan Penyelewengan Penambahan Kuota

Hak angket pengawasan pelaksanaan haji tahun ini diusulkan di antaranya karena penyalahgunaan wewenang Kemenag dalam mengadakan kuota tambahan haji.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

10 Mei 2024

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

27 April 2024

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

26 April 2024

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

25 April 2024

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

25 April 2024

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya