Gerindra Pertimbangkan Kirim Wakilnya Jika Hak Angket KPK Jalan

Reporter

Jumat, 19 Mei 2017 14:56 WIB

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (kanan), melakukan interupsi kepada pimpinan untuk menolak hak angket KPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 April 2017. Sejumlah fraksi melakukan walkout saat pembahasan hak angket KPK. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk mengirimkan wakilnya dalam Panitia Khusus Hak Angket KPK. Djemi menjelaskan opsi tersebut menjadi pertimbangan jika angket ini terus berjalan.


"Kami akan mempertimbangkan, kalau jalan terus, kami akan kirim wakil. Tapi kami tidak akan mengirim nama secepatnya," kata Djemi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 19 Mei 2017. Meski begitu, ia menegaskan partainya menolak pengguliran hak angket tersebut.

Baca juga:
Ketua Umum PAN: Kader Tanda Tangan Hak Angket KPK Ditarik dari DPR
Pansus Hak Angket KPK, Taufik Kurniawan: Semua Fraksi Harus Ikut


Ia menjamin Gerindra akan terus mengawal agar KPK tidak dilemahkan. "Itu prinsip kami," kata Djemi. Menurut dia, jika hak angket berjalan terus, perwakilan Gerindra dalam pansus akan mengawal pembahasan angket tersebut.

Ia mencontohkan pada pengambilan keputusan melalui paripurna akhir April lalu yang mengesahkan hak angket menjadi usulan DPR ketika terjadi interupsi. Djemi mengatakan tak ingin kejadian itu terulang lagi. "Kami tidak mau nanti kami tidak kirim, tapi angket jalan terus," kata dia.

Baca pula:
Gulirkan Hak Angket KPK, Fraksi PKS Desak MKD Adili Fahri Hamzah
Hak Angket KPK, Pimpinan DPR Tunggu Keputusan Fraksi


Pansus angket KPK dibentuk menindaklanjuti usulan hak angket KPK oleh DPR untuk membuka rekaman enam anggota Komisi Hukum DPR yang mengancam saksi kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Miryam Haryani.tujuh hal lain kepada KPK, Hal lain yang ingin diselidiki adalah dpembiayaan pembangunan gedung KPK, belanja perjalanan dinas pegawai, serta belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data.

Pansus tersebut akan beranggotakan 30 orang dari sepuluh fraksi di DPR. Namun hingga Badan Musyawarah kemarin, belum ada satu pun fraksi yang mengirim perwakilan dalam pansus hak angket KPK. Baru PKS dan Partai Demokrat yang secara bulat menolak dan tidak akan mengajukan wakilnya dalam pansus hak angket KPK tersebut.

ARKHELAUS W.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

5 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

5 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

6 hari lalu

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

6 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

8 hari lalu

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

8 hari lalu

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

8 hari lalu

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

8 hari lalu

Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada keterbatasan realitas untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya

PKB Masih Ingin Gulirkan Hak Angket, Cak Imin: Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

8 hari lalu

PKB Masih Ingin Gulirkan Hak Angket, Cak Imin: Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut partainya masih berharap hak angket dapat bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date

9 hari lalu

Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date

Surya Paloh, mengatakan NasDem tidak akan mengusulkan hak angket pemilu di DPR RI setelah putusan MK keluar.

Baca Selengkapnya