Nama Besar di Kasus E-KTP, Begini Sepak Terjang Mirwan Amir

Reporter

Kamis, 9 Maret 2017 13:44 WIB

Mirwan Amir. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Perkara proyek kartu tanda penduduk eletronik atau e-KTP melibatkan banyak pihak. Dakwaan perkara tersebut menyebutkan nama 40 orang menerima suap e-KTP. Salah satunya, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir.

Mirwan Amir diduga menerima duit senilai US$ 1,2 juta. Uang diduga berasal dari dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus. Dalam proyek e-KTP, Andi diduga bertugas sebagai penyalur dana.

Baca juga:
Nama Besar di Kasus E-KTP, Siapakah Melchias Mekeng Itu?


Mirwan Amir merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Ia bertugas di Senayan sejak 2009 hingga 2014. Ia pernah ditempatkan di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.

Mirwan Amir bukan hanya kali ini menjadi sorotan. Nama pria kelahiran Medan itu pernah disebut dalam sejumlah kasus korupsi. Salah satunya oleh Mindo Rosalina Manulang, terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games.

Baca pula:
Nama Besar di Kasus E-KTP, Olly Dondokambey Terlibat?


Mindo adalah bekas pegawai mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terpidana kasus yang sama. Dalam sidang Nazaruddin, Mindo mengungkapkan makna dari istilah dalam percakapan di pesan Blackberry tentang suap proyek. Dalam percakapan tersebut terdakwa Angelina Sondakh menuliskan istilah Ketua Besar dan Bos Besar serta Bang Ucok. Menurut Mindo, Bang Ucok yang dimaksud adalah Mirwan.

Nama Mirwan juga muncul dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati. Mirwan diduga berperan menentukan alokasi dana untuk dua daerah kabupaten di Aceh.

Silakan baca: Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly

Pada 2012, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan dalam rekening Mirwan. PPATK menyebutkan ada belasan aliran dana dari seorang wanita bernama Dina Kusmawaty untuk Mirwan. Dalam laporan yang diserahkan ke KPK itu tercatat total dana yang dialirkan sebesar Rp 3 miliar dengan besaran masing-masing Rp 215 juta.

Aliran dana di rekening Mirwan tidak hanya dari Dina. Nama seorang pengusaha hotel tercatat mengirimkan dana ke rekening Mirwan. Ada pula setoran dari dua anggota stafnya di DPR serta transaksi dengan rekannya di Banggar. Pada Juni 2011, seorang pengusaha periklanan juga menyetor Rp 500 juta ke rekening Mirwan.

Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, Mirwan Amir pernah membeli tiga mobil mewah sejak akhir 2009 hingga awal 2011. Pada Januari 2011, misalnya, Mirwan membeli Range Rover senilai Rp 2,1 miliar. Tiga bulan sebelumnya, dia membeli Mercedes C-Class senilai Rp 575 juta. Setahun sebelumnya, Mirwan membeli BMW X3 senilai Rp 570 juta. Mobil itu atas nama Amrinur Okta Jaya, adik Mirwan.

VINDRY FLORENTIN | BERBAGAI SUMBER


Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

19 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya