Pengganti Patrialis, Ketua Pansel Hakim Mahkamah Konstitusi: Baru 3 yang Mendaftar

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 28 Februari 2017 12:55 WIB

Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) membawa poster saat melakukan aksi damai Selamatkan Mahkamah Konstitusi di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2017. Dalam aksi tersebut, mereka menggelar aksi teatrikal, membentangkan spanduk dan membawa sejumlah poster. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono menyatakan belum banyak yang mendaftar sebagai calon hakim Mahkamah. Sepekan lebih sejak keputusan presiden diteken, mereka yang mendaftar sebagai calon pengganti mantan hakim Mahkamah, Patrialis Akbar, bisa dihitung dengan jari.

"Terus terang saya sampaikan, sampai tanggal ini, baru ada tiga yang mendaftar," ucap Harjono saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 28 Februari 2017.

Baca: Jumlah Hakim Genap, Ketua Mahkamah Konstitusi Tentukan Penyelesaian Sengketa


Harjono mengaku tak tahu bisa sampai berapa jumlah pendaftar hingga tanggal penutupan, 3 Maret 2017. Harjono, yang dua kali menjadi anggota Pansel, memperkirakan jumlah pendaftar baru akan melonjak pada hari-hari terakhir sesuai dengan kebiasaan selama ini.

Meski begitu, ia meminta media terus menggalakkan kabar perihal pencarian hakim baru. Dengan begitu, jumlah pendaftar terus meningkat, bukan pada hari-hari terakhir saja.

"Tolong digalakkan agar banyak yang berkeinginan mengisi posisi sebagai calon hakim Mahkamah," ujar Harjono. Harjono menuturkan Pansel tak keberatan apabila pendaftar adalah muka-muka lama yang tak lulus seleksi sebelumnya.

Simak: Ketua MK Bantah Pendaftaran Calon Pengganti Patrialis Sepi


Ditanyai berapa calon yang akan diajukan setelah para pendaftar diseleksi, Harjono menuturkan Pansel akan memilih dua orang saja. Dua orang itu kemudian akan diajukan ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian dipilih satu.

"Dilantiknya paling lambat tujuh hari setelah 31 Maret 2017," katanya.

Sebagaimana diketahui, Pansel tengah mencari pengganti Patrialis yang tengah terjerat kasus. Dia terjerat perkara suap dalam uji materi Undang-Undang Peternakan.

ISTMAN M.P.







Berita terkait

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

1 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

1 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

1 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya