Insiden Bentakan Chappy Hakim, Hanura Lapor ke Pimpinan DPR

Reporter

Jumat, 10 Februari 2017 14:10 WIB

Fraksi Hanura DPR RI menyampaikan sikapnya terkait perlakuan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim yang membentak anggota Komisi Energi Mukhtar Tompo dalam rapat kerja, kemarin. Jumat, 10 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hanura DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Nurdin Tampubolon mengatakan, pihaknya menyayangkan sikap Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim yang membentak anggota Komisi Energi dari Hanura Mukhtar Tompo dalam rapat kerja, kemarin, Kamis 9 Februari 2017.


"Kami Fraksi Hanura tidak dapat menerima tindakan Chappy Hakim," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

Baca juga:
Anggota DPR Mengaku Dibentak Bos Freeport, Begini Ceritanya
Chappy Hakim Minta Maaf dan Bantah Pukul Anggota DPR

Nurdin menjelaskan pihaknya akan mengadu pada pimpinan DPR karena Chappy dianggap menciderai institusi DPR. Menurut dia, hal ini diperlukan agar tidak menjadi preseden buruk ke depannya yang dapat mengganggu fungsi pengawasan DPR. "Jadi ini masalah keparlemenan, kami akan usul ke pimpinan DPR agar hal ini diproses masalah hukumnya gimana," ujarnya.

Sementara itu, anggota fraksi Hanura lainnya Fauzih Amro mengatakan, masalah ini bukan soal Mukhtar pribadi. Melainkan masalah parlemen secara keseluruhan. "Kami ada hak imunitas yang diatur dalam UU MD3. Mitra tidak boleh mengancam dan mengintimidasi," ujarnya.

Baca pula:
Dua Ini Penyebab Chappy Hakim Kesal dan Bentak Anggota DPR
Bentak Anggota DPR, Chappy Hakim Disebut Barbar


Dalam rapat tertutup antara Komisi Energi dengan beberapa perusahaan tambang kemarin, Chappy diduga membentak Mukhtar setelah rapat usai. Mukhtar bercerita, dirinya dibentak dan ditunjuk-tunjuk saat ia mengajak Chappy bersalaman. "Mana kau! Jangan macem-macem! siapa yang gak konsisten," kata Mukhtar menirukan ucapan Chappy.

Menurut Chappy hal ini berawal dari pernyataannya yang meminta Freeport konsisten terkait kewajiban membangun smelter sesuai Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Ia berujar, dalam rapat terakhir dengan Freeport, Komisi Energi telah menyatakan bahwa komitmen Freeport soal pembangunan smelter tidak benar.

Mukhtar mengaku belum mendapatkan permintaan maaf dari Chappy secara pribadi. Chappy, kata dia, hanya meminta maaf lewat media.

AHMAD FAIZ

Simak:
Klaten Connection, Pukat UGM: Ada Kekuatan Lebih Besar
Tiga Nama Diusulkan Dirut Pertamina, Rini: Belum Diputuskan

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

19 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya