Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela Rapat Pimpinan Umum PAN di Jakarta, 13 November 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan umat Islam tidak perlu lagi berunjuk rasa karena Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Zulkifli juga meminta semua pihak menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan kepada penegak hukum. "Harus diterima dan jangan demo lagi," kata Zulkifli di ruangannya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 November 2016.
Ketimbang melakukan demonstrasi, menurut dia, lebih baik umat Islam mengawal jalannya persidangan. "Kasihan kalau demo. Jauh dan perlu ongkos," ucapnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini berharap, hakim menjalankan tugasnya secara profesional dalam menangani kasus ini. Sebab, selama ini, kata dia, pengadilan di Indonesia kerap 'bermain-main' dalam memutuskan perkara. "Karena ini menyangkut masyarakat luas jadi jangan main-main," katanya.
Apabila Ahok akan mengajukan praperadilan, Zulkifli meminta masyarakat menghormatinya. "Kami minta nanti di pengadilan betul-betul profesional, jangan main-main dan jangan di-setting," katanya.
Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, Rabu, 16 November 2016. Ahok dikenai Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
5 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
6 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
