Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, 8 November 2016. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah akan mengusut tuntas dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jokowi juga mengatakan, pemerintah tidak akan melindungi Ahok.
Haedar berharap, Presiden Joko Widodo benar-benar mewujudkan komitmennya itu. "Kami berharap hal itu dilaksanakan secara konsisten, tegas, cepat, dan transparan," ujar dia saat memberikan keterangan pers di kantor Muhammadiyah, Selasa, 8 November 2016.
Haedar melanjutkan, pihak Kepolisian yang bertugas mengusut perkara Ahok, harus merespons dengan baik komitmen Presiden Joko Widodo tersebut. Caranya, kata dia, Kepolisian cukup mengusut perkara Ahok sesuai keinginan Jokowi tanpa menambah hal yang aneh-aneh.
Ia khawatir pengusutan kasus Ahok tidak akan pernah bisa tuntas jika ditambahi dengan hal yang berpotensi konflik, misalnya soal tafsiran baru akan surat Al Maidah. Ia beralasan, konflik ini berpotensi menjadi perkara lain yang dapat mengganggu pengusutan.
"Tidak perlu mengembangkan tafsir-tafsir yang justru menambah keraguan atau menimbukan eskalasi baru mengenai pengusutan kasus ini," ujar Haedar.
Ahok terjerat kasus dugaan penistaan agama akibat ucapannya di Kepulauan Seribu pada akhir September lalu. Dalam kesempatan itu, ia meminta warga agar jangan mau dibohongi orang yang menggunakan surat Al Maidah untuk menyerangnya. Surat Al Maidah kerap ditafsirkan perihal ajakan tidak memilih pemimpin non muslim.
Ucapan itu membuat Ahok dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. Namun oleh sejumlah kalangan proses hukumnya berjalan lamban. Hal itu yang kemudian memunculkan dugaan pemerintah melindungi Ahok. Puncaknya, massa menggelar demonstrasi 4 November 2016, yang menuntut agar kasus Ahok diproses secara hukum.
