TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat suara ihwal gugatan PDI Perjuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PDIP selaku partai pengusung calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres 2024 menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024.
"Proses politik yang dilakukan oleh partai politik mana pun silakan saja, sejauh masih berada dalam koridor hukum dan mekanisme yang berlaku," kata Haedar di Yogyakarta, Ahad, 28 April 2024.
Menurut Haedar, aksi politik untuk memprotes hasil Pilpres adalah hal yang wajar ketika ada pihak yang merasa tidak puas. Masih adanya gugatan Pilpres dari kubu PDI Perjuangan itu, Haedar melihatnya sebagai bahan introspeksi bagi semua.
"Tetapi kami harap (gugatan itu) tetap semangatnya semangat mempersatukan dan memajukan bangsa," kata Haedar.
"Semua komponen perlu introspeksi, mungkin kekeliruan, kesalahan, baik dalam Pemilu maupun dalam berbangsa ini jangan-jangan karena semuanya selama ini kurang saling menjalankan checks and balances."
Muhammadiyah, kata Haedar, juga siap terus membantu hal-hal positif dan konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk dukungan itu, menurut Haedar, tetap dalam koridor Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan.
"Kami akan turun back-up bersama untuk hal hal konstruktif kalau ada hal yang kurang tepat kami dukung melakukan kritik, siapapun itu," kata dia.
Partai PDI Perjuangan menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur. Mereka menggugat KPU atas dugaan perbuatan melawan hukum. Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada 2 Mei 2024 pukul 10.00 WIB.
PRIBADI WICAKSONO
Pilihan Editor: Halalbihalal di PBNU, Gus Yahya: Kehadiran Prabowo-Gibran Ada Konteks Khusus
