Komjen Pol Tito Karnavian saat mengikuti pelantikan sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membantah pernah menginstruksikan Badan Reserse Kriminal Polri untuk memeriksa Amien Rais. Beberapa hari terakhir, tersebar berita yang menyatakan Tito memerintahkan Bareskrim memeriksa Amien Rais karena menuding Presiden Joko Widodo telah melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Saya melihat ada beberapa berita hoax untuk menyudutkan saya akhir-akhir ini, seperti slide isi arahan saya yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya. Juga seolah-olah ada perintah saya untuk memeriksa Pak Amien Rais. Padahal, tidak ada perintah saya, terutama terkait masalah Gubernur Ahok," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 16 Oktober 2016.
Tito mengatakan hubungannya dengan Ahok sebatas hubungan profesional, yakni saat Tito masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2015. "Sesama Forkompimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang harus baik hubungannya karena bagian dari komunitas pemimpin Jakarta. Kalau hubungan antar pimpinan tidak baik, kasihan rakyat, akan dirugikan," katanya.
Tito berharap masyarakat tidak begitu saja menyerap berita-berita dan juga informasi-informasi yang diunggah dan disebarluaskan di media sosial. "Medsos tidak bertuan. Setiap orang dapat membuat sesuatu dan sengaja diviralkan untuk agenda mereka sendiri. Apalagi di musim politik pilkada ini," tuturnya.
Menjelang pilkada, menurut Tito, media sosial kerap digunakan untuk mengangkat elektabilitas pasangan calon maupun menyerang pesaing atau pihak lain yang kurang disukai. "Mari kita gunakan cara damai, cerdas, demokratis, dan tanpa kekerasan atau ancaman untuk menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa beradab yang sudah dewasa dalam berdemokrasi," ujarnya.
Beberapa hari terakhir, beredar kabar Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Amien Rais. Menurut kabar tersebut, Amien Rais mesti diperiksa karena orasinya provokatif dengan menuding Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan tuduhan penistaan agama.
