Hakim Tolak Pencabutan BAP Dirut Kapuk Naga Indah

Reporter

Kamis, 1 September 2016 23:04 WIB

Mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja (kiri) bersama asistennya Trinanda Prihantoro mendengarkan amar Putusan untuk mereka di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 1 September 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak pencabutan berita acara pemeriksaan yang diajukan bos PT Kapuk Naga Indah Budi Nurwono. BAP tersebut merupakan kesaksian Budi untuk mantan bos PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

"Majelis hakim sependapat dengan analisa yuridis JPU (jaksa penuntut umum) dengan menyatakan pencabutan BAP secara hukum tidak dapat diterima karena tidak dilakukan di bawah sumpah," kata hakim Anwar saat membacakan putusan terhadap Ariesman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 1 September 2016.

Pencabutan BAP Budi Noerwono diumumkan jaksa penuntut umum di depan majelis hakim beberapa waktu lalu. Seharusnya, saat itu Budi menjadi saksi untuk terdakwa Ariesman. Namun, karena ia tak hadir, akhirnya jaksa membacakan BAP sebagai ganti kesaksiannya.

Jaksa Ali Fikri menyebutkan Budi Noerwono mencabut BAP nomor 18. Isinya adalah soal pertemuan di kediaman bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Budi mengatakan pertemuan itu dihadiri oleh pihak pengembang dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pertemuan itu, Budi mengatakan ada anggota DPRD yang meminta Rp 50 miliar sebagai imbalan untuk mempercepat pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta. Budi mengatakan permintaan itu disetujui Aguan.

Beberapa waktu kemudian Budi mengirim surat kepada penyidik yang mengatakan bahwa ia ingin mencabut BAP tersebut. Dalam surat itu, ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah ikut dalam pertemuan di rumah Aguan.

"Alasan saya mencabut BAP ini karena saya tidak mau fitnah dan merusak citra orang lain," kata Budi melalui surat yang dibacakan jaksa Ali Fikri.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca Juga:
Uji Materi UU Pilkada dan UU Tax Amnesty, Ini Kata MK
Yuddy Chrisnandi Ditunjuk Jadi Staf Ahli Wakil Presiden
Disebut sebagai Kader PDIP, Ridwan Kamil: Saya Belum Berwarna

Berita terkait

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

19 Juni 2023

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

Lukas Enembe seharusnya menjalani sidang pertama pada Senin, 12 Juni 2023. Namun ia sakit, lalu meminta hadir langsung di pengadilan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

12 Juni 2023

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

Pengacara Lukas, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya ingin masyarakat melihat bahwa Lukas Enembe memang betulan sakit.

Baca Selengkapnya

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

2 Maret 2023

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

Lima tersangka kasus korupsi impor garam segera akan menghadapi sidang. Penyerahan berkas tahap 2 telah dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.

Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat

Baca Selengkapnya

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.

Baca Selengkapnya

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

21 Juni 2018

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Baca Selengkapnya

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

3 Mei 2018

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.

Baca Selengkapnya

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

19 April 2018

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

Polisi bertanya kepada Menteri Siti Nurbaya bagaimana proses pembuatan rekomendasi ke pengembang reklamasi.

Baca Selengkapnya