Basri Masih Hidup, Kapolri: Bisa Jadi Ancaman Baru di Poso  

Selasa, 19 Juli 2016 16:18 WIB

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, memberikan sambutan dalam acara silaturahim Idul Fitri 1437 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Jakarta, 18 Juli 2016. Acara ini merupakan undangan perdana baginya setelah dilantik sebagai Kapolri. Dalam sambutannya, Kapolri berharap Muhammadiyah dapat membantu polri untuk mengatasi berbagai persoalan sosial. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian memastikan jenazah teroris yang tertembak bersama pria mirip Santoso bukanlah Basri alias Bagong. Menurut dia, berdasarkan keterangan saksi, jenazah itu adalah Mukhtar.

"Mukhtar dari Palu, anak buah Santoso," ujar Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.

Senin kemarin, terjadi baku tembak pasukan TNI dan Polri dengan kelompok Santoso di Tambrana, Poso. Dua orang tewas tertembak dalam kejadian itu, sementara tiga lain dikabarkan melarikan diri. Kepolisian sebelumnya mengatakan dua orang yang tewas itu mirip dengan Santoso dan Basri.

Menurut Tito, Basri diduga kabur bersama dua orang lain. Adapun mereka yang kabur terdiri atas satu pria dan dua perempuan. Dengan temuan terbaru ini, Basri bisa menjadi ancaman baru setelah Santoso.

Tito memastikan Operasi Tinombala akan berlanjut untuk mengejar anggota kelompok Santoso lain. Demi keselamatan masyarakat di Poso, Tito meminta mereka turun gunung, mediasi, mendatangi petugas, dan mengikuti proses hukum yang berlaku. "Keringanan bisa dipertimbangkan. Di mana-mana kalau kooperatif itu meringankan."

ISTMAN M.P.




Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

6 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

19 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

21 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

33 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

34 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya