Kapolri Ingatkan Korban Vaksin Palsu Agar Tak Anarkistis  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Jumat, 15 Juli 2016 17:25 WIB

Orang tua pasien Rumah Sakit Harapan Bunda mengisi formulir data anak yang diduga penerima vaksin palsu, Jakarta, 15 Juli 2016. Tempo/Idke Dibramanty

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat korban vaksin palsu tidak anarkistis. Permintaan ini dilontarkan menanggapi kemarahan sejumlah orang tua yang mendatangi rumah sakit pengguna vaksin palsu kemarin malam.

Tito mengatakan tak mempermasalahkan orang tua yang menyampaikan pendapat sepanjang tidak melakukan perbuatan anarkistis. "Kalau anarkis, apalagi sampai melakukan perusakan, ada pelanggaran hukum, ya akhirnya kami tindak juga," kata Tito, setelah rapat di kantor Menko Polhukam, Jumat, 15 Juli 2016.

Dia mengingatkan kepolisian bisa juga menindak secara hukum pelaku anarkistis. "Bukan hanya pembuat vaksin palsunya, atau pemakai vaksin yang sengaja, tapi juga yang demo akhirnya ditindak karena melakukan pelanggaran hukum baru. Tolong jangan sampai begitu," kata Tito.

Kemarahan orang tua muncul setelah mengetahui rumah sakit pengguna vaksin palsu. Ini dilakukan setelah Kementerian Kesehatan merilis daftar 14 rumah sakit pengguna vaksin palsu saat menggelar rapat dengan DPR pada Kamis kemarin.

Salah satunya adalah Rumah Sakit Harapan Bunda, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sejumlah orang tua mendatangi rumah sakit tersebut pada Kamis malam dan menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit.

Tito mengatakan penegakan hukum dalam kasus tersebut sudah berjalan. "Polisi sudah bekerja untuk menangani kasus ini," kata Tito. Dia meminta masyarakat mempercayakan pada proses hukum yang sedang berjalan, sampai proses penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. "Negara kita yang berlaku hukum, jadi percayakan pada hukum," katanya.

AMIRULLAH

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

6 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

22 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

34 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

34 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

35 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya