ICMI: Kapolri Baru Berpengalaman Atasi Terorisme  

Kamis, 7 Juli 2016 20:12 WIB

Komjen Pol Tito Karnavian (tengah) melambaikan tangan seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR, Jakarta, 23 Juni 2016. DPR menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menaruh harapan besar terhadap calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Tito Karnavian, dalam memberantas terorisme di Indonesia. “Tito ini pengalaman, apalagi terakhir jabatannya di BNPT,” kata Jimly di kediamannya, di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Juli 2016.

Jimly menilai langkah Presiden Joko Widodo dalam memilih Tito sebagai calon Kapolri adalah tepat. Ia meyakini kinerja Tito nantinya sebagai Kapolri akan cemerlang. Apalagi pemilihan Tito, kata dia, juga sebagai upaya percepatan regenerasi di tubuh kepolisian.

Selain itu, Jimly meyakini Tito akan mereformasi kepolisian seperti harapan banyak pihak selama ini. Pembaruan internal yang dilakukan Tito diharapkan bisa meningkatkan citra dan kinerja kepolisian. Namun, ia menilai untuk memberantas terorisme, kepolisian saja tidak cukup.

Menurut Jimly, dalam mengatasi terorisme harus ada penguatan fungsi di semua lembaga peradilan, dari Komisi Yudisial hingga para advokat. Selain aparat penegak hukum, organisasi masyarakat Islam juga sangat dibutuhkan perannya untuk menangkal paham radikal termasuk terorisme.

Ormas Islam, kata Jimly, perlu meluruskan pemahaman Islam yang sering disalahartikan sebagai kelompok radikal. Jimly menegaskan, tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan perihal kekerasan. “Tidak ada agama mana pun yang membenarkan terorisme,” ujarnya.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

6 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

19 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

21 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

33 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

34 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya