Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat peristiwa itu pada 2012. Kajian akademik pun telah dilakukan berbagai kalangan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tak menampik bahwa pihak TNI Angkatan Darat akan diikutkan dalam tim pencarian kuburan masal korban tragedi 1965. Laporan lokasi kuburan tersebut diserahkan oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 beberapa waktu lalu.
"Ya bukan cuma TNI AD saja, siapa saja boleh. Saya juga kan dari AD," ujar Luhut saat ditemui di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Mei 2016.
Luhut berkata tim yang dibentuk untuk memverifikasi data 122 titik kuburan masal yang ditunjukkan YPKP itu bisa terdiri atas segala macam unsur. Persetujuan pihak TNI untuk ikut serta pun sudah didapatnya.
"Macam-macam isi anggotanya, kau pun boleh ikut," katanya kepada wartawan.
Namun, Luhut belum memberi informasi soal perkembangan tim tersebut, seperti soal pembentukan maupun waktu pergerakannya. Dia hanya menyatakan tim itu akan bergerak sesegera mungkin.
"Kapan beresnya? Nanti lah, kau pikir ini secepat sulap?" ujar Luhut di depan kantornya, Rabu, 18 Mei 2016.
Ketua YPKP 1965 Bejo Untung datang bersama sejumlah Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal (IPT) menyerahkan jurnal dan catatan terkait dengan kuburan masal tersebut kepada Luhut secara langsung. Jumlah 122 lokasi di dalam catatan, menurut Bejo, hanya mewakili sebagian dari keseluruhan lokasi yang ada.
Bejo dan anggota YPKP 1965 pun sempat meminta perlindungan pemerintah selama proses pencarian tersebut. Pemerintah, mereka minta untuk melindungi rekan mereka di daerah-daerah, juga saksi korban dan saksi pelaku yang bersedia menunjukkan lokasi 122 makam yang terletak di Sumatera dan Jawa.
