TEMPO.CO, Jakarta - Seorang perwakilan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Nadiani, 75 tahun, mengaku tidak mengetahui alasan pasti kenapa perkumpulan tersebut dibubarkan paksa oleh kelompok intoleran. "Tadi malam saya baru selesai mandi, terus ada ribut-ribut di bawah. Ternyata pengelola sedang cekcok dengan kepolisian," katanya di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta Pusat, Jumat, 15 April 2016.

Wanita paruh baya yang juga Ketua Perwakilan YPKP Sumatera Barat itu menceritakan, ratusan anggota organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Front Pembela Islam dan Pemuda Pancasila mendatangi mereka dan menganggap pertemuan tersebut bertujuan menyebarkan ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI). "Kami dibilang mau mendirikan PKI, padahal kami di sini mau rapat untuk memberi laporan persoalan pelanggaran HAM masa lalu yang akan dibahas di Simposium Nasional," ujarnya.

Nadiani menyesalkan adanya tindakan represif tersebut. Saat anggota ormas itu datang, anggota kepolisian juga hanya membiarkan mereka. "Yang kami tahu, polisi hanya menyarankan kami untuk membatalkan agenda pertemuan ini dengan alasan keamanan," tuturnya.

Nadiani berujar, karena dibubarkan, akhirnya para anggota YPKP membatalkan acara tersebut dan memilih melapor ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. "Kami tiba pukul 23.00 untuk menginap dan meminta bantuan di LBH," ucapnya.

Adapun pada Kamis, 14 April 2016, puluhan anggota YPKP 65 dari berbagai wilayah berencana menggelar pertemuan di kawasan Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Pertemuan itu bertujuan membahas informasi dan undangan penyelenggaraan Simposium Nasional “Membedah Tragedi 1965” yang akan diselenggarakan gabungan pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat serta aktivis hak asasi manusia pada 18-19 April 2016.

ABDUL AZIS