Setelah Mencoblos, Foto Kertas Suara Diunggah ke Sosmed

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 9 Desember 2015 12:45 WIB

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga menunjukan surat suara usai menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di Denpasar, Bali, 9 Desember 2015. Kota Denpasar memilih kepala daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang diikuti oleh tiga pasang calon. Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Pangkep - Pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pangkep diwarnai kegiatan unik. Sebagian pemilih mengunggah foto kertas suara yang dicoblosnya ke media sosial.

Pemilik akun Daeng Gassing mengunggah foto jari tangan bertinta dan juga kertas surat suara yang sudah dicoblos. Pada kertas surat suara itu masih melekat alat pencoblos yang tepat menusuk nomor urut 1, pasangan Abdul Rahman Assagaf-Kamrussamad. Gambar itu diunggah pukul 09.00 Wita.

Tidak hanya pemilik akun Daeng Gassing, pemilik akun di media sosial Facebook, Muh Basir Sultan, pun mengunggah kertas suara yang sudah dicoblos pada nomor urut 1 dan masih melekat paku sebagai alat penusuk kertas suara.
g
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep Saharuddin Hafid menyebut ini sebagai pelanggaran. Dia menilai kelompok panitia pemilihan suara tidak teliti dan cermat di tempat pemungutan suara. "Beredarnya foto atau gambar tersebut sebagai bukti bahwa petugas di TPS tidak memperhatikan hal itu," ujarnya.

Sahar pun menambahkan bahwa aturan tersebut jelas dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang melarang pemilih membawa alat elektronik ke dalam TPS. "Itu sangat jelas dilarang karena diatur dalam PKPU," ucap Sahar.

Adapun Ketua KPUD Pangkep Marzuki Kadir menjelaskan kegiatan mengunggah foto kertas suara yang dicoblos itu memang dilarang. Dia mengaku telah mengimbau petugas TPS untuk memperhatikan pemilih yang membawa kamera.

"Itu memang melanggar, dan kami di KPUD telah mengimbau kepada petugas TPS untuk memperhatikan hal itu," kata Marzuki melalui telepon. Namun Marzuki berdalih bahwa pengawasan di media sosial memang sangat susah karena itu merupakan hak privasi pengguna akun.

Di Kabupaten Maros pun beredar di media sosial foto kertas suara pasangan nomor urut 3 yang telah dicoblos. Foto tersebut beredar dengan foto jari tangan bertinta sebagai tanda sudah mencoblos.

BADAUNI A.P.

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya