TEMPO.CO, Padang - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, secara resmi mencabut laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan dua dosen Universitas Andalas di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, Jumat, 20 Maret 2015. Sarpin mendatangi kantor Direskrimum didampingi adiknya dan beberapa anggota rombongan sekitar pukul 17.00 WIB.
"Ya, kedatangan saya hari ini untuk mencabut laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan yang saya buat waktu itu," kata Sarpin di Polda Sumatera Barat. Ia menyebutkan pertimbangan dalam mencabut laporan itu adalah dia dan terlapor telah berdamai.
"Kami telah melakukan pertemuan bersama dengan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, di Tangerang, Banten, dan telah berdamai. Jadi laporan dicabut," ujarnya. Sarpin menambahkan, mengingat perkara itu adalah delik aduan, polisi tak akan melanjutkan penyelidikan.
Sebelumnya, hakim Sarpin melaporkan dua dosen, yakni Feri Asmari dan Charles Simabura, atas perkataan "dibuang secara adat" pada Jumat, 27 Februari lalu. Perkataan dua dosen tersebut disampaikan dalam aksi Gerakan Satu Padu yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi Sumatera Barat pada Senin, 16 Februari 2015.
Aksi itu dilakukan untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap putusan Sarpin, yang mengabulkan gugatan praperadilan dan menghapus status tersangka Komjen Budi Gunawan.
Sarpin saat dikonfirmasi setelah melapor di Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan tanggapan yang mengatakan laporan yang dibuatnya itu mengada-ada. Laporan Sarpin itu diterima langsung oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Shift II Polda Sumatera Barat AKBP Alhamdi.
ANTARA
Berita terkait
Ada 56 Bekas Narapidana Korupsi Jadi Caleg, Ini Regulasi yang Membolehkan Mereka Nyaleg
14 November 2023
ICW menemukan sedikitnya 56 bekas narapidana korupsi jadi caleg. Lantas, seperti apa aturan yang membolehkan eks napi korupsi menjadi caleg?
Baca SelengkapnyaProfil Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kader Nasdem yang Diusulkan jadi Tersangka dari Hasil Gelar Perkara KPK
14 Juni 2023
Berikut rangkuman informasi mengenai profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian yang diusulkan sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaDissenting Opinion di Vonis RJ Lino, Hakim Rosmina: Tak Ditemukan Niat Jahat
14 Desember 2021
Hakim Rosmina berujar juga tidak menemukan fakta hukum bahwa RJ Lino memperoleh keuntungan pribadi dari pembelian
Baca SelengkapnyaLeIP Beberkan Penyebab Turunnya Kualitas Pengadilan Tipikor
22 Oktober 2021
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menemukan sejumlah penyebab turunnya kepuasan publik terhadap pengadilan Tipikor
Baca SelengkapnyaEdhy Prabowo Sedih Dihukum 5 Tahun, Padahal Pernah Mengaku Siap Dihukum Mati
16 Juli 2021
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo mengaku sedih divonis 5 tahun penjara. Padahal, ia pernah mengaku siap dihukum mati.
Baca SelengkapnyaHakim Tolak Eksepsi Nyoman Dhamantra, Terdakwa Suap Impor Bawang
3 Februari 2020
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak Eksepsi terdakwa kasus suap impor bawang putih Nyoman Dhamantra.
Baca SelengkapnyaPakai Peraturan MA, KPK Jerat Korporasi dalam Kasus Korupsi
2 Februari 2017
Pada tahap awal, KPK akan menjerat PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Seleksi Hakim Tipikor, Koalisi Desak Panitia Dievaluasi
6 Oktober 2016
Koalisi Pemantau Peradilan mendesak panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi mengevaluasi proses seleksi.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Sebut Besan Nurhadi Terhubung Kasus Suap Panitera
6 Agustus 2016
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan pihaknya terus mendalami keterlibatan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.
Baca SelengkapnyaKejati NTT Tangkap Buronan Korupsi di Bogor
18 Januari 2016
Ini terkait kasus korupsi pembangunan dermaga dengan kerugian negara Rp 11 miliar.
Baca Selengkapnya