Hakim Sarpin Cabut Laporan Pencemaran Nama Baik

Reporter

Editor

Nurdin Kalim

Jumat, 20 Maret 2015 21:53 WIB

Hakim Sarpin Rizaldi. TEMPO/Andri El Faruqi

TEMPO.CO, Padang - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, secara resmi mencabut laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan dua dosen Universitas Andalas di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, Jumat, 20 Maret 2015. Sarpin mendatangi kantor Direskrimum didampingi adiknya dan beberapa anggota rombongan sekitar pukul 17.00 WIB.

"Ya, kedatangan saya hari ini untuk mencabut laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan yang saya buat waktu itu," kata Sarpin di Polda Sumatera Barat. Ia menyebutkan pertimbangan dalam mencabut laporan itu adalah dia dan terlapor telah berdamai.

"Kami telah melakukan pertemuan bersama dengan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, di Tangerang, Banten, dan telah berdamai. Jadi laporan dicabut," ujarnya. Sarpin menambahkan, mengingat perkara itu adalah delik aduan, polisi tak akan melanjutkan penyelidikan.

Sebelumnya, hakim Sarpin melaporkan dua dosen, yakni Feri Asmari dan Charles Simabura, atas perkataan "dibuang secara adat" pada Jumat, 27 Februari lalu. Perkataan dua dosen tersebut disampaikan dalam aksi Gerakan Satu Padu yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi Sumatera Barat pada Senin, 16 Februari 2015.

Aksi itu dilakukan untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap putusan Sarpin, yang mengabulkan gugatan praperadilan dan menghapus status tersangka Komjen Budi Gunawan.

Sarpin saat dikonfirmasi setelah melapor di Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan tanggapan yang mengatakan laporan yang dibuatnya itu mengada-ada. Laporan Sarpin itu diterima langsung oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Shift II Polda Sumatera Barat AKBP Alhamdi.

ANTARA

Berita terkait

Ada 56 Bekas Narapidana Korupsi Jadi Caleg, Ini Regulasi yang Membolehkan Mereka Nyaleg

14 November 2023

Ada 56 Bekas Narapidana Korupsi Jadi Caleg, Ini Regulasi yang Membolehkan Mereka Nyaleg

ICW menemukan sedikitnya 56 bekas narapidana korupsi jadi caleg. Lantas, seperti apa aturan yang membolehkan eks napi korupsi menjadi caleg?

Baca Selengkapnya

Profil Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kader Nasdem yang Diusulkan jadi Tersangka dari Hasil Gelar Perkara KPK

14 Juni 2023

Profil Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kader Nasdem yang Diusulkan jadi Tersangka dari Hasil Gelar Perkara KPK

Berikut rangkuman informasi mengenai profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian yang diusulkan sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion di Vonis RJ Lino, Hakim Rosmina: Tak Ditemukan Niat Jahat

14 Desember 2021

Dissenting Opinion di Vonis RJ Lino, Hakim Rosmina: Tak Ditemukan Niat Jahat

Hakim Rosmina berujar juga tidak menemukan fakta hukum bahwa RJ Lino memperoleh keuntungan pribadi dari pembelian

Baca Selengkapnya

LeIP Beberkan Penyebab Turunnya Kualitas Pengadilan Tipikor

22 Oktober 2021

LeIP Beberkan Penyebab Turunnya Kualitas Pengadilan Tipikor

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menemukan sejumlah penyebab turunnya kepuasan publik terhadap pengadilan Tipikor

Baca Selengkapnya

Edhy Prabowo Sedih Dihukum 5 Tahun, Padahal Pernah Mengaku Siap Dihukum Mati

16 Juli 2021

Edhy Prabowo Sedih Dihukum 5 Tahun, Padahal Pernah Mengaku Siap Dihukum Mati

Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo mengaku sedih divonis 5 tahun penjara. Padahal, ia pernah mengaku siap dihukum mati.

Baca Selengkapnya

Hakim Tolak Eksepsi Nyoman Dhamantra, Terdakwa Suap Impor Bawang

3 Februari 2020

Hakim Tolak Eksepsi Nyoman Dhamantra, Terdakwa Suap Impor Bawang

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak Eksepsi terdakwa kasus suap impor bawang putih Nyoman Dhamantra.

Baca Selengkapnya

Pakai Peraturan MA, KPK Jerat Korporasi dalam Kasus Korupsi

2 Februari 2017

Pakai Peraturan MA, KPK Jerat Korporasi dalam Kasus Korupsi

Pada tahap awal, KPK akan menjerat PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Seleksi Hakim Tipikor, Koalisi Desak Panitia Dievaluasi  

6 Oktober 2016

Seleksi Hakim Tipikor, Koalisi Desak Panitia Dievaluasi  

Koalisi Pemantau Peradilan mendesak panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi mengevaluasi proses seleksi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Sebut Besan Nurhadi Terhubung Kasus Suap Panitera

6 Agustus 2016

Ketua KPK Sebut Besan Nurhadi Terhubung Kasus Suap Panitera

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan pihaknya terus mendalami keterlibatan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Baca Selengkapnya

Kejati NTT Tangkap Buronan Korupsi di Bogor

18 Januari 2016

Kejati NTT Tangkap Buronan Korupsi di Bogor

Ini terkait kasus korupsi pembangunan dermaga dengan kerugian negara Rp 11 miliar.

Baca Selengkapnya