DPR Desak Jokowi Putuskan Nasib Budi Gunawan

Reporter

Sabtu, 7 Februari 2015 15:56 WIB

Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (tengah) berbincang dengan anggota dewan ketika menghadiri paripurna penetapan Calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memutuskan nasib calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kalau bisa, dalam waktu sepekan ke depan.

"Jangan sampai keputusannya mundur lagi di luar satu minggu itu," kata Taufik dalam diskusi bertema 'Banyak Pilihan untuk Jokowi' di Cikini, Jakarta, Sabtu, 7 Februari 215. (Baca: Budi Gunawan Emoh Mundur Sebagai Calon Kapolri)

Menurut Taufik, keputusan perlu segera dibuat lantaran banyak persoalan lain yang harus diselesaikan presiden. Beberapa di antaranya perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 dan harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik.

Ia mengatakan, keputusan Jokowi sebenarnya hanya dua, yakni melantik atau tidak melantik Budi Gunawan. Kalau jadi melantik, harus diputuskan apakah akan menunggu putusan pra peradilan dulu atau sebelum putusan pra peradilan.

Jika batal melantik, kata Taufik, Jokowi harus mengirim surat pemberitahuan kepada DPR yang nantinya akan diumumkan dalam sidang paripurna di Senayan. "Bahwa presiden karena satu dan lain hal, terkait status hukum atau yang lain, dan bukan bermaksud tidak menghormati DPR, membuat keputusan untuk tidak jadi melantik,"ujar Taufik.

Taufik berkata, surat pemberitahuan itu penting dari sisi etika kenegaraan. Sebabnya, Dewan telah menyetujui pencalonan Budi Gunawan.

"Kan tidak elok kalau DPR tahu dari koran. Ini juga bukan soal menyetujui, tetapi pemberitahuan saja," ucapnya. "Setelah itu, ya, sudah proses normal pengajuan calon Kepala Polri seperti biasa," ujar dia.

Budi Gunawan dipilih Jokowi sebagai calon tunggal Kepala Polri. Beberapa hari setelah diajukan ke Dewan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Meski begitu, dalam fit and proper test, Komisi Hukum tetap menyetujui calon yang diusung Jokowi ini.

PRIHANDOKO

Berita Terpopuler:
Menteri Tedjo: Pegawai KPK Kayak Buruh
Massa Pendemo Anti-KPK Kocar-Kacir
Kisah Alius Disingkirkan dari Daftar Calon Kapolri
Akan Digeledah Bareskrim, Ini Suasana Gedung KPK
Badrodin Ancam Orang Mbalelo Saat Jokowi Melawat
Abraham Samad Marah Vs Zainal Tahir Merasa Dinista

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

59 menit lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

11 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

11 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

12 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

14 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

14 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

15 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

16 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

16 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya