Jadi Kapolri, Ini Satgas Budi Gunawan Saingi KPK  

Reporter

Rabu, 14 Januari 2015 15:03 WIB

Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan,14 Januari 2015. KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus transaksi mencurigakan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan membentuk tim satuan tugas khusus antikorupsi bila terpilih menjadi Kapolri. Program ini ada dalam daftar prioritasnya di antara empat belas satuan tugas khusus lain yang akan dia bentuk bila menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

"Saya berjanji akan menjadikan institusi Polri yang berkomitmen antikorupsi. Bebas dari KKN, serta menjadi institusi yang beretika dan bermoral tinggi," kata bekas ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu saat menyampaikan program-program unggulannya dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota Komisi Hukum DPR, Rabu, 14 Januari 2015. (Baca: Sudah 24 Jam, Jokowi Belum Tentukan Status Budi.)

Polisi yang baru saja ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi itu juga berniat membentuk satuan tugas khusus untuk mengusut tindak pencucian uang, membasmi narkoba, illegal fishing, dan pungutan liar. "Serta satuan tugas khusus revolusi mental," kata dia. Program revolusi mental adalah salah satu jualan terkenal Jokowi dalam kampanye pemilihan presiden. (Baca: Budi Gunawan Tersangka, Jokowi Siapkan Tiga Opsi.)

Di depan Komisi Hukum, Budi Gunawan memaparkan visi-misinya. Ia juga memberikan pernyataan mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan pembunuhan karakter terhadap dirinya dan institusi Polri.

Calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi. Kekayaannya bertambah lima kali lipat dalam lima tahun terakhir. "Saya juga belum mengetahui secara pasti terkait dugaan pidana yang dipersangkakan kepada saya," katanya. (Baca: 'Gunung Harta' Komisaris Jenderal Budi Gunawan.)

INDRI MAULIDAR

Terpopuler

Budi Gunawan Dijerat: Jokowi Kelabakan, Mega Repot
Budi Gunawan Tersangka, Tiga 'Dosa' Ini Melilitnya
Gara-gara Budi Gunawan, Jokowi-KPK Dua Kali Perang

Berita terkait

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

52 menit lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

3 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

14 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

14 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

15 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

17 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

17 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

17 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

19 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

19 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya