Koalisi Jokowi Minta Gedung Baru DPR Dibatalkan  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 3 November 2014 06:55 WIB

Aktivis menunjukkan sebuah batu bata sebgaai simbol kepedulian Untuk pembangunan Gedung Baru KPK di Daeng Anas, Makassar, Jumat (29/6). Dukungan ini disampaikan dalam bentuk aksi "Sejuta Batu Bata untukPembangunan Gedung KPK, hal ini merupakan simbol kritikan terhadap kinerja DPR RI yang seolah tidak menyetujui rencana pembangunan gedung KPK dalampembahasan-pembahasannya. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dosi Iskandar meminta Dewan Perwakilan Rakyat menimbang kondisi rakyat jika berencana membangun gedung baru. Menurut Dosi, DPR harus bisa lebih berempati dengan kondisi saat ini.

"Mesti empati pada rakyat. Daripada buat baru, kalau yang lama bisa dialihfungsikan, kenapa tidak?" ujar Dosi saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 November 2014. (Baca: DPR Pecah, Slank Ingat Lagu dan Ejekan Gus Dur)

Dosi meminta Badan Urusan Rumah Tangga DPR meninjau kembali urgensi pembangunan gedung baru tersebut. Menurut dia, lebih baik anggota-anggota yang bersangkutan meninjau kembali ruang-ruang yang ada di Kompleks Parlemen. (Baca: DPR Terbelah, Puan: Kita Saling Mengalah Dulu)

"Kalau ada yang masih bisa digunakan, daripada membangun yang baru, lebih baik difungsikan," tuturnya. Dosi sendiri belum dapat menilai apakah gedung baru DPR memang dibutuhkan atau tidak. Sebagai anggota baru, Dosi masih belum berkeliling serta melihat seluruh ruang dan fasilitas di DPR.

Wacana pembangunan gedung ini pertama kali muncul pada 2010. Namun, atas desakan berbagai pihak, pada Mei 2011, pembangunan yang diperkirakan akan menghabiskan Rp 1,16 triliun ini dibatalkan. Proyek ini diduga melibatkan banyak anggota dalam kasus suap dan merupakan titipan proyek. (Baca: Golkar: Jokowi-Kalla Tak Perlu Atasi Konflik DPR)

URSULA FLORENE SONIA










Baca juga:
Kurator Seni: Logo Baru Yogyakarta Mirip Iklan Obat Kuat
Penghina Presiden Ini Masih Ditahan Polisi
JK Minta Perantau Sulsel Jaga Kebhinekaan
Raden Nuh Ditangkap, Tetangga Kos Tak Tahu

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

57 menit lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

11 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

11 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

12 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

14 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

14 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

15 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

16 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

16 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya