Pramono Anung: Pimpinan DPR Urusan Dewa-Dewi  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 1 Oktober 2014 12:48 WIB

Anggota DPR berfoto bersama usai Sidang Paripurna terakhir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 September 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan ketentuan pengajuan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bisa sangat cair. Pramono menganalogikan proses lobi sama seperti pembicaraan dewa-dewi di kayangan.

"Silakan dicermati, dewa-dewi kalau lagi ngobrol, kan, enggak kelihatan," kata Pramono ketika akan memasuki ruang rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: Perpu Pilkada, Ruhut: Bukan Pencitraan SBY)

Saat ini, kata Pramono, Koalisi Indonesia Hebat baru terdiri dari empat fraksi. "Ya, kami masih tunggulah, pemilihan pimpinan, kan, bisa saja dilakukan besok."

Meski belum memenuhi syarat untuk mengajukan paket pencalonan pimpinan DPR, menurut dia, Koalisi Indonesia Hebat masih berdiskusi tentang calon pimpinan DPR. "Besok kami umumkan," kata Pramono.

Syarat mutlak untuk menjadi pimpinan DPR dari koalisi yang mendukung presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla ini adalah mampu mengawal pemerintahan lima tahun ke depan. (Baca: KPU di Daerah Bingung Sikapi UU Pilkada)

Saat dikonfirmasi apakah namanya masuk dalam bursa calon pimpinan DPR, Pramono menjawab diplomatis, "Saya sudah kelamaan di DPR."

Dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD, pencalonan pimpinan DPR harus diajukan secara paket. Untuk mengajukan paket, harus terdiri dari lima fraksi.

Saat ini, dari sepuluh fraksi, enam di antaranya tergabung dalan Koalisi Merah Putih. Sisanya, empat fraksi, mendukung Jokowi-JK dalam Koalisi Indonesia Hebat.

TRI ARTINING PUTRI

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD







Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

29 menit lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

10 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

11 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

12 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

14 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

14 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

14 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

15 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

16 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

16 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya