TEMPO.CO, Jakarta - Hakim konstitusi Patrialis Akbar membantah dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik saat menghadiri acara di sebuah kampus pada pekan lalu. Menurut Patrialis, semua kegiatan yang dia lakukan di luar agenda Mahkamah Konstitusi sudah memenuhi izin dan prosedur. (Baca: Dewan Etik MK Siap Panggil Patrialis Akbar)
"Jadi, semuanya sama sekali tidak ada masalah melanggar kode etik," kata Patrialis di ruangannya, Kamis, 25 September 2014. "Saya hanya ingin klarifikasi mengenai pemberitaan di Tempo yang menyatakan saya banyak melanggar kode etik."
Patrialis mengatakan beberapa dugaan kesalahan yang disebutkan pernah dilakukannya, seperti menguji disertasi di Universitas Jayabaya pada 2014 dan menghadiri sidang perdana Akil Mochtar yang menjadi terdakwa suap dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 21 Februari 2014, tidak terbukti ketika diperiksa Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. (Baca: Ahok dan Ridwan Kamil Bisa Jadi Motor Gugat RUU Pilkada)
Artinya, Patrialis mengatakan, tindakannya selama ini sudah memenuhi prosedur dan atas izin Ketua Mahkamah Konsitusi Hamdan Zoelva. Lebih lanjut, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini juga mengklaim sudah mengantongi surat izin Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jakarta pekan lalu. (Baca: Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat)
Patrialis juga mengatakan hakim konstitusi lain tidak mempermasalahkan pernyataan soal mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dia lontarkan di universitas itu. (Baca: Dilema Setelah RUU Pilkada Diketok)
Menurut Patrialis, para hakim konstitusi sudah mengerti bahwa pernyataannya itu dikeluaran hanya untuk mengkaji skripsi mahasiswanya yang bernama Hana Fitriani. "Jadi, bagian kode etik mana yang saya langgar? Saya sudah mematuhi semua aturan," kata Patrialis. (Baca juga: Dukung Pilkada di DPRD, Patrialis Akbar Disentil)
REZA ADITYA
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
'Jangan Ada Pemberlakuan Jilbab untuk Non-Muslim'
Parkir Meter, DKI Raup Rp 120 miliar Setahun
Dolmen Ditemukan di Semak-semak Gunung Padang
RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat
Berita terkait
Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes
2 jam lalu
Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei
16 jam lalu
MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.
Baca SelengkapnyaKetua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024
20 jam lalu
Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.
Baca SelengkapnyaHakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?
23 jam lalu
Ketua MK Suhartoyo meminta keterangan Hasyim soal konversi sisa suara yang tidak menjadi kursi parlemen dalam Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaMK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah
1 hari lalu
Papua Tengah menjadi wilayah dengan jumlah sengketa Pileg 2024 terbanyak di MK, dengan total 26 perkara.
Baca SelengkapnyaKonfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah
1 hari lalu
Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024
2 hari lalu
Hakim MK Arsul Sani sempat berkelakar dengan Komisioner KPU di ruang sidang soal kekalahan tim sepak bola favoritnya, Manchester United.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
2 hari lalu
MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
2 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Baca SelengkapnyaHakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg
3 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.
Baca Selengkapnya