Relawan Jokowi-JK Temukan Penggelembungan Suara

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 15 Juli 2014 21:19 WIB

TEMPO.CO, Bandung - Relawan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jawa Barat menemukan indikasi kecurangan pemilihan presiden. Indikasi terbanyak yakni dugaan penggelembungan suara dan manipulasi angka. "Contohnya kesalahan jumlah suara dan perbedaan angka, seperti dari 300-an ditulis menjadi 800-an," kata Gustaff Harriman Iskandar, anggota relawan Hejo di Bandung kepada Tempo, Selasa, 15 Juli 2014.

Menurut dia, salah satu contoh indikasi adanya dugaan penggelembungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara terdapat di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Sumber data pengecekan berasal dari hasil pemindaian formulir C1 di situs Komisi Pemilihan Umum.

Dari hasil tabulasi suara pemilihan yang disertai pemeriksaan rekapitulasi suara dan verifikasi dokumen, dicurigai ada 1.000 lebih suara yang digelembungkan. "Dicek berdasarkan jumlah daftar pemilih tetapnya, ada selisih 1.000 suara lebih, ini temuan baru hari ini," ujarnya.

Gustaff mengatakan mereka belum bisa memastikan apakah kesalahan itu disengaja atau tidak oleh petugas TPS. Paling banyak temuannya di situs KPU berupa formulir C1 kosong tanpa tanda tangan saksi. Dia ragu apakah data yang dipampang KPU valid atau tidak sebagai dokumen resmi.

Relawan pendukung Jokowi di Bandung mulai mengawal hasil rekapitulasi pemilu presiden secara berjenjang dari TPS, kelurahan, hingga kecamatan. Sekitar 100 orang lebih relawan, umumnya mahasiswa dan warga, sehari setelah pencoblosan sampai sekarang berkumpul di kantor Sekretariat Partai Nasional Demokrat Jalan Cipaganti, Bandung, untuk membuat tabulasi suara.

"Setiap hari ada orang, 24 jam. Ada uang lelah Rp 500 per lembar data entry, kebanyakan pro bono (gratis)," katanya. Dana kerja itu berasal dari donatur dan dana khusus untuk pemenangan Jokowi-JK.

Saat ini seluruh data tentang indikasi kecurangan yang ditemukan relawan di Bandung itu masih disimpan dan diperiksa ulang. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung, Joko Pramono, mengatakan sampai hari ini belum ada pihak yang melaporkan indikasi kecurangan dlam pemilihan presiden. "Coba yang menemukan itu, kita bertemu, bagaimana laporannya," katanya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, M. Wasikin Marzuki, juga mengatakan sampai hari ini belum ada laporan kecurangan seperti dugaan penggelembungan suara dan manipulasi data.




ANWAR SISWADI

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

12 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya