Wakil DPR: Pemerintah Diminta Kurangi Arogansi

Reporter

Editor

Selasa, 22 Maret 2005 12:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dalam pembahasan APBN Perubahan yang membahas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah diminta mengurangi arogansinya. Pemerintah diharapkan lebih terbuka sehingga tidak perlu menaikan harga BBM 29 persen. Hal itu dikatakan Soetardjo Soerjogoeritno, Wakil Ketua DPR, di Gedung MPR/DPR, Selasa (22/3). Menurut Soetardjo, dari hasil paparan fraksi dalam sidang Paripurna 15 Februari, enam fraksi telah menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Fraksi-fraksi ini diharapkan melanjutkan sikap mereka dalam APBNP. Menurutnya, pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai penjabaran kebijakan kenaikan harga BBM. Apabila tidak setuju, DPR dapat memberlakukan APBN yang lama. Sementara itu, Jacobus Mayong Padang, anggota Fraksi PDIP menyatakan kecewa berat dengan hasil sidang paripurna. Sikap DPR dalam sidang paripurna menunjukan adanya persengkokolan legislatif dan eksekutif sehingga mengambil keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Jacobus dalam menunjukan kekecewaannya, sejak Senin (21/3) kemarin, dengan melakukan aksi mogok makan. Saat ini, dia didampingi istri dan anaknya, Jacobus melakukan aksi mogok makan di ruang wartawan DPR RI. Sementara itu, Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDIP menyatakan aksi Jacobus sebagai bentuk sikap pribadi. "Terserah mau melakukan sikap apapun, fraksi mendukung," ujarnya. Selain beberapa anggota fraksi dari PDIP yang memberikan dukungan moril kepada Jacobus, terdapat beberapa anggota dari fraksi lain yang datang mengunjungi Jacobus, seperti Zainal Ma'arif dan AM Fatwa. Yuliawati

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

27 menit lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

10 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

11 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

12 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

14 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

14 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

14 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

15 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

16 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

16 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya